Artikel

PERJANJIAN SPS

1. Pengantar
Salah satu Perjanjian yang dihasilkan dalam Putaran Perundingan Uruguay adalah Perjanjian SPS (Agreement on the Application of Sanitary and Phyto-sanitary Measures). Perjanjian SPS mempunyai dua lipatan tujuan yaitu:
1. Mengakui hak dari anggota-anggota sebagai berdaulat untuk menentukan tingkat perlindungan kesehatan yang mereka anggap layak; dan
2. Memastikan bahwa aturan-aturan SPS tidak merepresentasikan hambatan-hambatan perdagangan internasional yang tidak perlu, atau sewenang-wenang, tidak dapat dibenarkan secara ilmiah dan bukan hambatan yang terselubung terhadap perdagangan internasional.
Dengan demikian Perjanjian SPS mengakui hak dari anggota-anggota WTO untuk menentukan sendiri standard keamanan pangan dan kesehatan hewan dan tumbuh-tumbuhan yang berlaku di wilayah hukumnya. Namun pada saat yang bersamaan Perjanjian SPS juga mewajibkan aturan-aturan sedemikian didasarkan pada basis ilmiah, yaitu bahwa aturan-aturan SPS diterapkan hanya sejauh perlu untuk melindungi kesehatan dan aturan-aturan itu harus tidak mendiskriminasi secara sewenang-wenang atau secara tak dapat dibenarkan antara anggota-anggota dimana kondisi-kondisi yang identik atau sama terdapat.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Perjanjian SPS mendorong anggota-anggota WTO untuk menggunakan standard-standard, pedoman-pedoman, dan rekomendasi-rekomendasi internasional sejauh ada.

2. Proteksi atau Proteksionisme
Aturan-aturan SPS, mengingat sifatnya, dapat digunakan untuk membatasi perdagangan internasional. Semua anggota WTO sepakat dan menerima kenyataan bahwa hambatan-hambatan perdagangan perlu diberlakukan untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Hambatan ini diberlakukan jika suatu produk yang diimpor mengandung kandungan yang membahayakan kesehatan manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Sebagai contoh, pemerintah dapat melarang impor terhadap daging yang berasal dari negara dimana terdapat wabah penyakit yang akan membahayakan bagi konsumen pemakan daging sapi atau kehadiran dari daging impor sedemikian dapat menyebarkan penyakit bagi sapi local. Perbuatan pemerintah untuk melarang masuknya daging semacam itu dapat dibenarkan karena impor atas daging tersebut akan membahayakan bagi kesehatan manusia dan hewan. Namun demikian, kadangkala pemerintah dapat bertindak lebih jauh dan secara sengaja membuat aturan yang dapat dinilai sebagai hambatan yang sewenang-wenang dan tidak dapat dibenarkan dalam kerangka hukum WTO. Untuk melindungi kepentingan atau karena adanya tekanan dari produsen domestik, pemerintah membuat aturan yang sifatnya lebih menguntungkan produsen domestik dari persaingan ekonomi. Sebagai contoh, dalam kasus yang akan ditinjau lebih jauh dalam buku ini, pemerintah Australia, karena tekanan dari para pengusaha ikan salmon, membuat aturan-aturan yang lebih menguntungkan pengusaha lokal dan dengan berbagai cara menghambat impor ikan salmon dari Kanada.
Suatu aturan SPS yang tidak selalu benar-benar diwajibkan bagi perlindungan kesehatan dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk mengedepankan proteksionisme.
3. Perjanjian SPS: Sejarah
Sebelum Perundingan Putaran Uruguay selesai, aturan-aturan yang berkaitan dengan kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan diatur terutama dalam Pasal XX(b) GATT dan the Tokyo Round Standards Code.
Pasal XX(b) GATT berbunyi:

“Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures:
(a)
(b) necessary to protect human, animal, or plant life or health;
…………”

(“Tunduk kepada persyaratan bahwa aturan-aturan sedemikian tidak diterapkan dalam suatu cara yang akan menunjukkan diskriminasi yang sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan antara negara-negara dimana kondisi-kondisi yang sama berlaku, atau suatu hambatan terselubung terhadap perdagangan internasional, tiada dalam Perjanjian ini harus diartikan mencegah penerimaan atau pelaksanaan oleh setiap pihak penandatangan perjanjian ini atas aturan-aturan:
(a)
(b) yang perlu untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan;
……….”)

Kedua instrument itu bagaimanapun juga tidak berhasil mengatasi pembatasan-pembatasan terhadap perdagangan yang disebabkan diterimanya aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Pasal XX(b) GATT tidak secara tajam mengatur soal peraturan mengenai kesehatan. Juga Tokyo Rounds Standard Code, meskipun dapat mencakup mengenai aturan-aturan di bidang SPS tetapi kebanyakan ia mengatur soal regulasi teknis dan standard. Sehubungan dengan itu, ketika para peserta pada GATT memutuskan untuk mengadakan putaran perundingan Uruguay, mereka menyetujui untuk memulai suatu pokok yang perlu dinegosiasikan yaitu bagaimana meminimalisir akibat buruk dari aturan-aturan SPS dan hambatan-hambatan yang diakibatkannya dalam perdagangan produk-produk pertanian dengan memperhatikan perjanjian-perjanjian internasional yang relevan.
Sejak saat itu, perundingan untuk menetapkan aturan di bidang SPS diadakan dalam konteks Perjanjian di bidang Pertanian. Pada akhirnya “Draft Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations” (dalam hal ini disebut sebagai “Brussels Draft”) dikeluarkan pada December 1990 termasuk draft teks Perjanjian SPS dengan judul “Decision by contracting parties on the application of sanitary and phytosanitary measures” (dalam hal ini disebut sebagai “Decision on SPS Measures”), sebagai Appendix D terhadap Perjanjian Pertanian. “Decision on SPS Measures” ini menjadi dasar bagi penghargaan terhadap aturan SPS dan pelaksanaannya. Draft ini kemudian dimodifikasi dan tercakup dalam “Part C” dari “Text on Agriculture” dalam Dunkel Draft. Tidak seperti Brussels Draft, Dunkel Draft berisi ketentuan yang mengatur hubungan antara Perjanjian SPS dan Perjanjian TBT. Adalah Dunkel Draft yang mengkalarifikasi eksklusifitas dari kedua perjanjian itu.
Dengan proposal oleh kebanyakan eksportir dari produk-produk pertanian, keputusan mengenai aturan SPS kemudian dipisahkan Dengan pengajuan dari pengekspor produk-produk pertanian, Keputusan mengenai aturan SPS kemudian dipisahkan dari Perjanjian Pertanian dan terdapat dalam Annex 1A dari “Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization” sebagai “Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures”. Sehubungan dengan asal usulnya ini, Perjanjian SPS mempunyai implikasi yang sangat besar terhadap aturan-aturan mengenai produk-produk pertanian. Namun demikian jangkauan keberlakuan dari perjanjian SPS tidak hanya kepada produk-produk pertanian. Secara khusus Ayat 2 dari Annex 1 Perjanjian Pertanian secara tegas menyatakan bahwa jangkauan terhadap produk-produk yang dicakup dalam Perjanjian SPS tidak terbatas hanya pada produk-produk pertanian.

4. Struktur Perjanjian SPS
Perjanjian SPS terdiri dari Pembukaan, 14 Pasal, 3 buah annex, dan dalam beberapa ketentuan dilekatkan beberapa catatan kaki, untuk menjelaskan beberapa hal menyangkut soal yang disebutkan dalam catatan kaki tersebut.
Pasal 1 diberi judul lingkup penerapan Perjanjian SPS dan menyatakan pula bahwa Lampiran Perjanjian SPS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian SPS. Pasal 2 berisi ketentuan mengenai hak-hak dan kewajiban dasar para Anggota WTO. Pasal ini terdiri dari 4 ayat. Pasal 3 berisi maksud dan tujuan dari Perjanjian SPS untuk melakukan harmonisasi aturan-aturan SPS dan terdiri dari 4 ayat. Pasal 4 berisi ketentuan mengenai kesepadanan. Pasal 5 berisi kewajiban dalam melakukan penilaian resiko, penetapan tingkat perlindungan yang layak, pemilihan aturan SPS, penetapan dan pemeliharaan aturan SPS yang bersifat sementara, dan kewajiban mengenai publikasi. Pasal ini terdiri dari 8 ayat yang bersifat substantive. Pasal 6 berisi ketentuan mengenai perdagangan dalam hal suatu Negara atau wilayah sebagaian wilayahnya terjangkit penyakit atau hama. Pasal 7 berisi kewajiban mengenai transparansi. Pasal 8 berisi ketentuan mengenai penilaian kesesuaian dengan aturan-aturan SPS yang sudah ditetapkan. Pasal 9 dan Pasal 10 berisi ketentuan khusus mengenai Negara-negara sedang berkembang dan terbelakang. Pasal 11 berisi ketentuan mengenai penyelesaian sengketa. Pasal 12 mengatur soal keberadaan dari Komite SPS. Pasal 13 mengatur mengenai organisasi pembuat aturan SPS yang ada dalam satu Negara selain dari pemerintah Pusat.
Lampiran A berisi pengertian-pengertian yang terkandung dalam Perjanjian SPS. Lampiran B berisi ketentuan-ketentuan untuk pelaksanaan kewajiban transparansi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Perjanjian SPS. Lampiran C berisi ketentuan-ketentuan yang harus dituruti dalam melaksanakan prosedur penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian SPS.

Advertisements

4 thoughts on “PERJANJIAN SPS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s