Artikel

Aturan SPS

Tidak semua aturan yang dimaksudkan untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan dapat dikategorikan sebagai aturan di bidang SPS dalam kerangka Perjanjian SPS. Pasal 1.2 Perjanjian SPS menunjuk pada Lampiran A Perjanjian SPS mengenai pengertian dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam perjanjian. Ayat 1 dari Lampiran A memberikan pengertian dari aturan di bidang SPS.

Melihat pada Lampiran A(1), agar suatu aturan dapat disebut sebagai aturan SPS maka harus dilihat pada adanya tiga unsur, yaitu tujuan aturan, bentuk hukum dari aturan, dan sifat dari aturan tersebut. Ketiga usnsur tersebut harus dipenuhi supaya suatu aturan disebut sebagai aturan SPS.

Unsur tujuan aturan disebutkan dalam Lampiran A(1)(a) sampai (d) (“setiap aturan yang diterapkan untuk “). Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pengertian itu meliputi perlindungan terhadap manusia dan hewan dari resiko-resiko yang timbul dari makanan dan melindungi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan dari resiko-resiko yang timbul dari penyakit atau hama.

Aturan lain yang berdampak pada resiko kesehatan yang relevan dalam perdagangan internasional (seperti misalnya larangan mengimpor barang-barang yang mengandung asbes) dan aturan-aturan yang tidak secara langsung melindungi kesehatan, tetapi hanya semata-mata perlindungan terhadap konsumen, seperti pelabelan sayur-sayuran, tidak termasuk dalam aturan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian SPS dan hal itu berada di bawah disiplin lain dari perjanjian WTO.

Hal-hal berikut merupakan contoh-contoh tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam mengundangkan aturan-aturan SPS:
• Mewajibkan hewan atau produk yang berasal dari hewan harus datang dari daerah bebas penyakit;
• Pemeriksaan terhadap produk-produk yang berasal dari kontaminan pada mikrobiologi;
• Mewajibkan dilakukannya tindakan khusus terhadap produk-produk, misalnya tindakan fumigasi;
• Menentukan tingkat maksimum yang diijinkan untuk residu pestisida dalam makanan.

Unsur menyangkut bentuk dirujuk dalam paragraph kedua dari Lampiran A(1) (“laws, decrees, regulations”). Hal ini menunjukkan bahwa Perjanjian SPS tidak menentukan bentuk hukum tertentu dan pada prinsipnya aturan SPS dapat mengambil berbagai bentuk yang berbeda. Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia, aturan SPS dapat mengambil bentuk sebagai undang-undang, peraturan pemerintah atau yang lain-lainnya sesuai dengan hirarki aturan. Aturan SPS tidak harus berbentuk Undang-undang tetapi juga dalam bentuk-bentuk lain sejauh memang hal itu sesuai dengan ketantuan hokum yang berlaku mengenai bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan.

Unsur ketiga, menyangkut sifat disebutkan dalam paragraph kedua dari Lampiran A(1) (“requirements and procedures, including, inter alia, end product criteria; processes and production methods; testing, inspection, certification and approval procedures; [etc.]”). Paragraph kedua lebih jauh memberikan sejumlah persyaratan substantive yang relevan (kriteria produk akhir, perlakuan karantina, persyaratan pengepakan dan pelabelan, dan lain-lain dan untuk prosedur (prosedur pengujian, prosedur pemeriksaan, prosedur pensertifikatan, prosedur persetujuan, dan lain-lain. Perlu dicatat disini bahwa istilah “persyaratan-persyaratan” adalah luas ruang lingkupnya. Misalnya, keduanya izin untuk memasarkan suatu produk dan larangan untuk memasarkan suatu produk dapat dipertimbangkan sebagai persyaratan, dalam mana yang satu secara efektif suatu persyaratan untuk mengijinkan pemasaran suatu produk dan yang satunya suatu persyaratan untuk melarang pemasaran suatu produk.

Masih dalam hubungan dengan referensi pada ayat kedua dalam Lampiran A(1) pada “persyarata-persyaratan dan prosedur-prosedur”, patut dicatat bahwa tidak ada disebut mengenai penerapan (application) dari “persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur.” Pasal 1.1 Perjanjian SPS, sebagaimana sudah dikutip di atas, menyatakan bahwa aturan-aturan SPS harus “dikembangkan dan diterapkan” (developed and applied) sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian SPS, mengkonfirmasikan bahwa perbedaan antara aturan SPS dan penerapan aturan SPS adalah sesuatu hal yang relevan untuk keperluan dari Perjanjian SPS. Ketiadaan ini menunjukkan bahwa dimana terdapat istilah-istilah persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur, maka hal itu dapat merupakan aturan SPS, sedangkan penerapan dari persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur sedemikian tidak akan memenuhi defenisi suatu aturan SPS. Ketiadaan penerapan ini adalah disengaja. Hal ini dapat dilihat berhubung terdapat beberapa ketentuan yang menetapkan mengenai kewajiban yang berkenaan dengan penerapan aturan SPS. Sebagai contoh, Pasal 2.3, kalimat kedua, menyatakan bahwa aturan-aturan SPS “harus tidak diterapkan menurut suatu cara yang menandakan suatu hambatan terselubung terhadap perdagangan internasional. Juga Pasal 10.1 menyatakan dalam bagian yang relevan bahwa “dalam persiapan dan penerapan aturan SPS, Para Anggota harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang khusus dari Negara-negara berkembang.” Terakhir dapat dilihat dalam Pasal 8 yang membuat suatu perbedaan antara, disatu sisi, pengoerasian prosedur-prosedur dan, disisi lain, prosedur-prosedur, yang pada dirinya didefenisikan dalam Lampiran A(1) sebagai aturan SPS.

Harus ditambahkan dalam konteks ini bahwa istilah-itilah “persyaratan-persyaratan” sebagaimana ia muncul dalam ayat kedua dari Lampiran A(1) adalah tidak dikualifikasi dan berlaku pada keduanya persyaratan-persyaratan yang adalah berlaku secara umum dan persyaratan-persyaratan yang dikenakan pada produk-produk spesifik. Terdapat kasus-kasus dimana penerapan dari suatu persyaratan SPS dan karenanya, dari aturan SPS, dapat menimbulkan persyaratan SPS baru dan, karenanya, suatu aturan SPS baru. Jika diterapkan dengan memandang Pasal 5.1, dapat didalilkan bahwa penerapan suatu persyaratan SPS secara umum sebagaimana ditentukan dalam suatu undang-undang dan keputusan atas suatu produk yang spesifik yang didasarkan pada persyaratan itu keduanya menunjukkan atura SPS yang harus didasarkan pada penilaian resiko.

Sebagai contoh PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 16/M-DAG/PER/5/2009 TENTANG LARANGAN SEMENTARA IMPOR HEWAN BABI DAN PRODUK TURUNANNYA

Unsur tujuan dapat dibaca dalam konsiderans dari Peraturan tersebut dinyatakan:
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berjangkitnya penyakit flu babi (Swine Influenza) di beberapa negara berdasarkan laporan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization – WHO), yang dikhawatirkan menyebar ke berbagai tempat dan negara lain, maka dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dan sumber daya hayati nasional serta mencegah masuk dan meluasnya penyakit flu babi (Swine Influenza) perlu untuk sementara waktu melarang masuknya hewan babi dan produk turunannya ke wilayah Indonesia;

Unsur bentuk dapat dilihat bahwa peraturan ini dikeluarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu dalam hal ini Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

Unsur ketiga, yaitu menyangkut sifat dimana aturan ini merupakan persyaratan-persyaratan:
– Untuk impor hewan babi dan produk turunannya, ditentukan dari negara-negara mana saja yang dilarang. Secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) Permendag ini ditentukan negara-negara penghasil babi dan negara lain yang ditetapkan oleh OIE atau WHO. Di luar dari negara-negara tersebut, impor babi diperbolehkan;
– Pasal 2 ayat (1)Permendag tersebut lebih lanjut mengatur persyaratan lain, yaitu:

(1) Hewan babi dan produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang tiba di pelabuhan Indonesia sebelum tanggal ditetapkan Peraturan Menteri ini, dapat diimpor sepanjang tanggal kedatangannya dibuktikan dengan dokumen kepabeanan BC 1.1. serta dilampiri dengan dokumen hasil pemeriksaan Badan Karantina Pertanian dan/atau izin impor dari instansi teknis terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari uraian atas unsur-unsur tersebut jelas terlihat bahwa Permendag tersebut merupakan aturan SPS.

Contoh lain adalah PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 12/Permentan/OT.140/2/2009 TENTANG PERSYARATAN DAN TATACARA TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN KEMASAN KAYU KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Unsur tujuan untuk melindungi kesehatan tubuh-tumbuhan dapat dilihat dalam konsiderans yang berbunyi:
a. bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam, antara lain berupa hutan yang merupakan sumberdaya alam hayati yang masih bebas dari beberapa jenis organisme pengganggu tumbuhan karantina;
b. bahwa organisme penggangu tumbuhan karantina dapat terbawa melalui kemasan kayu (wood packaging) yang digunakan dalam perdagangan internasional;
c. bahwa untuk mencegah masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina melalui kemasan kayu (wood packaging) ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan Persyaratan Dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Kemasan Kayu (Wood Packaging) ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
Hal ini lebih jauh ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Permentan ini:
(2) Tujuan pengaturan untuk mencegah masuk dan tersebarnya OPTK yang terbawa kemasan kayu ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Unsur bentuk dapat dilihat bahwa Peraturan ini merupakan salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian, dengan mengambil bentuk sebagai Peraturan Menteri (Pertanian).

Unsur sifat, yaitu bahwa aturan ini berisi persyaratan-persyaratan ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan ini yang berbunyi:
Ruang lingkup pengaturan meliputi persyaratan dan tatacara tindakan karantina terhadap pemasukan kemasan kayu ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
Pasal 4 dari Peraturan Menteri Pertanian tersebut berisi persyaratan-persyaratan, yaitu:
(1) Pemasukan kemasan kayu ke dalam wilayah negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
a. melalui tempat-tempat pemasukan yang ditetapkan;
b. dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina;
c. bebas dari kulit kayu; dan
d. dibubuhi marka.
(2) Marka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Dari ketiga hal yang diuraikan di atas, terlihat bahwa Peraturan Menteri Pertanian tersebut merupakan Aturan SPS dalam pengertian Perjanjian SPS.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s