Artikel

Prosedur Persetujuan

Bab sebelum ini sudah membahas mengenai disiplin-disiplin yang berkenaan dengan pembuatan dan pemeliharaan atas aturan-aturan SPS. Aturan-aturan SPS yang diterima oleh satu negara sudah barang tentu tidak akan berarti jika tidak ada suatu prosedur untuk memastikan ketaatan terhadap aturan yang diterima tersebut. Perjanjian SPS mengatur soal ini dalam Pasal 8 dan Lampiran C. Pasal 8 Perjanjian SPS menentukan:
“Members shall observe the provisions of Annex C in the operation of control, inspection and approval procedures, including national systems for approving the use of additives or for establishing tolerances for contaminants in foods, beverages or feedstuffs, and otherwise ensure that their procedures are not inconsistent with the provisions of this Agreement.”
“Para Anggota harus mentaati ketentuan-ketentuan dari Lampiran C dalam pengoperasian prosedur-prosedur pengawasan, pemeriksaan dan persetujuan, termasuk system nasional untuk persetujuan penggunaan zat-zat additive atau penetapan toleransi bagi kontaminan dalam makanan, minuman, atau pakan ternak, dan sebaliknya memastikan bahwa prosedur-prosedur mereka tidak inkonsisten dengan ketentuan-ketetntuan dalam Perjanjian ini.
Menurut Pasal 8, Anggota-anggota harus menyesuaikan aturan-aturan mengenai pengawasan, inspeksi dan prosedur persetujuannya dengan Lampiran C sebagaimana juga dengan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian SPS. Hal ini meliputi sistem untuk persetujuan zat-zat additif dan penetapan toleransi bagi kontaminan.
Lampiran C berisi aturan-aturan yang sangat detail mengenai aturan-aturan yang harus dituruti dalam pelaksanaan atau penerapan prosedur pengawasan, inspeksi, dan prosedur persetujuan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa prosedur-prosedur yang dibuat jangan lebih rumit dari yang perlu. Jika prosedur ini lama, kompleks, atau memakan biaya yang besar maka hal ini dapat secara efektif membatasi akses pasar. Sebagai tambahan anggota-anggota pengekspor diwajibkan untuk memfasilitasi pekerjaan dari otoritas pengawas di negaranya dimana terdapat aturan-aturan yang berkaitan dengan pengawasan pada tingkat produksi.
Dalam EC-Biotech, Panel membahas mengenai beberapa ketentuan dalam Lampiran C. Berhubung hanya dalam kasus tersebut Lampiran C mendapat pembahasan, maka bagian ini merupakan bahasan sesuai dengan pandangan Panel dalam kasus itu.

1. Pengerjaan dan Penyelesaian Permohonan

Lampiran C(1) mengatur pengerjaan dan penyelesaian prosedur persetujuan. Lampiran C(1)(a) berbunyi:
1. Members shall ensure, with respect to any procedure to check and ensure the fulfilment of sanitary or phytosanitary measures, that: (Anggota-anggota harus memastikan, berkenaan dengan setiap prosedur untuk memeriksa dan memastikan pemenuhan aturan SPS, bahwa:

a. such procedures are undertaken and completed without undue delay and in no less favourable manner for imported products than for like domestic products; (Prosedur-prosedur sedemikian dilakukan dan diselesaikan tanpa keterlambatan yang tidak semestinya dan menurut cara yang tidak kurang baik bagi produk-produk impor daripada produk-produk domestik yang sejenis ).

Terdapat dua kewajiban dalam dua klausul dalam Lampiran C(1)(a) tersebut, yaitu prosedur-prosedur itu harus dikerjakan dan diselesaiakan dengan tanpa keterlambatan yang tidak semestinya dan harus tidak diberlakukannya tindakan diskriminatif mengenai hal-hal yang harus ditempuh dalam melakukan pengawasan dalam proses persetujuan suatu produk.

1.1 Tanpa keterlambatan yang tak semestinya (without undue delay)
Lampiran C(1)(a), klausul pertama, Perjanjian SPS menentukan:
“1. Para Anggota harus memastikan, berkenaan dengan setiap prosedur untuk memeriksa dan memastikan pemenuhan atas aturan-aturan SPS, bahwa:
(a) prosedur-prosedur sedemikian dikerjakan dan diselesaikan tanpa keterlambatan yang tidak semestinya […].”

Dengan melihat ketentuan tersebut maka perlu dilakukan ulasan terhadap frase “mengerjakan dan menyelesaikan”. Kata kerja “mengerjakan” berarti bahwa Para Anggota diwajibkan untuk memulai prosedur persetujuan sesudah menerima permohonan untuk persetujuan. Kata kerja “menyelesaikan”, pada sisi lain, mengindikasikan bahwa prosedur-prosedur persetujuan tidak hanya dikerjakan, tetapi juga harus diselesaikan. Jadi dengan demikian frase “mengerjakan dan menyelesaikan” mencakup keseluruhan tahapan dari prosedur persetujuan dan harus mempunyai arti bahwa sekali suatu permohonan diterima, prosedur persetujuan harus dimulai dan kemudian dikerjakan dari awal sampai akhir.
Jika diperhatikan frase “tanpa keterlambatan yang tidak semestinya” mengikuti frase “mengerjakan dan menyelesaikan”. Dengan melihat akan hal itu, frase “tanpa keterlambatan yang tidak semestinya” berkaitan, tidak hanya pada kata kerja yang secara segera mendahului “menyelesaikan”, tetapi pada kedua unsur dari frase “mengerjakan dan menyelesaikan”. Dengan kata lain, Lampiran C(1)(a), klausul pertama, harus dibaca sebagai mewajibkan bahwa Para Anggota harus “mengerjakan” prosedur-prosedur persetujuan “tanpa keterlambatan yang tidak semestinya” dan, segera sesudahnya, “menyelesaikan” mereka “tanpa keterlambatan yang tidak semestinya”. Para penyusun Perjanjian SPS tampak sengaja mengatur sedemikian karena jika tidak demikian halnya, satu anggota dapat secara mudah menerobos persyaratan untuk menyelesaikan prosedur-prosedur persetujuan tanpa keterlambatan yang tidak semestinya dengan menyebabkan keterlambatan yang tidak semestinya dalam pengerjaan prosedur-prosedur persetujuan.
Pandangan seperti di atas bahwa frase “tanpa keterlambatan yang tidak semestinya” berimplikasi bahwa jika satu anggota menyebabkan keterlambatan yang tidak semestinya pada setiap tingkatan dalam prosedur persetujuan, hal ini akan menandakan suatu pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dari Lampiran C(1)(a), klausul pertama. Akan terdapat suatu pelanggaran Lampiran C(1)(a) bahkan jika Anggota yang bersangkutan menyelesaikan satu atau lebih dari tahapan terdahulu dari prosedur persetujuan lebih segera dari pada yang dapat diharapkan. Misalnya jika suatu tingkatan prosedur harus diselesaikan dalam waktu 10 hari tetapi dikerjakan dalam waktu 3 hari, sementara untuk penyelesaian dikerjakan secara terlambat. Jika satu Anggota dapat menyeimbangkan keterlambatan yang tidak semestinya dalam penyelesaian suatu tahapan procedural khusus terhadap suatu periode waktu yang “ditabung” pada tahapan yang lebih awal dalam prosedur persetujuan, implikasinya akan bahwa dalam beberapa kasus suatu Anggota dapat secara temporer menunda penyelesaian dari prosedur persetujuan bahkan jika sekiranya tidak ada kebutuhan untuk itu. Penafsiran sedemikian atas Lampiran C(1)(a), klausul pertama, akan tidak didukung oleh maksud dan tujuan dari Perjanjian SPS. Secara khusus menafsirkan Lampiran C(1)(a), klausul pertama, sebagai mengijinkan suatu Anggota secara temporer menunda penyelesaian suatu prosedur persetujuan bahkan ketika tidak ada kebutuhan akan keterlambatan akan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan untuk meminimalisir dampak negative perdagangan dari prosedur persetujuan.
Tidak setiap keterlambatan dalam pengerjaan prosedur persetujuan yang disebabkan oleh suatu Anggota bertentangan dengan ketentuan dalam ketentuan-ketentuan dari Lampiran C(1)(a), klausul pertama. Hanya keterlambatan yang tidak semestinya yang bertentangan. Keterlambatan yaitu “suatu periode waktu yang hilang oleh tidak adanya tindakan atau ketidakmampuan untuk memproses. Sementara pengertian dari tidak semestinya adalah “[g]oing beyond what is warranted […]” and “unjustifiable”. Jadi, berdasarkan pengertian yang umum dari frase “tanpa keterlambatan yang tidak semestinya”, terlihat bahwa Lampiran C(1)(a), klausul pertama, mewajibkan prosedur persetujuan dikerjakan dan diselesaikan dengan tidak ada kehilangan waktu yang tidak dapat dibenarkan.
Alasan untuk keterlambatan dan lamanya keterlambatan adalah relevan dalam menentukan apakah keterlambatan adalah tidak semestinya. Sebagaimana dapat dilihat, Lampiran C(1)(a), klausul pertama, mewajibkan bahwa harus tidak ada kehilangan waktu yang tidak dapat dibenarkan. Jadi apa yang perlu adalah melihat apakah terdapat alasan yang sah, atau pembenaran, untuk keterlambatan yang bersangkutan, bukan lamanya keterlambatan sedemikian. Sesuai dengan hal itu, jika satu anggota menyebabkan suatu keterlambatan yang relative singkat, tetapi keterlambatan yang tidak dapat dibenarkan, maka hal itu tidak harus berarti bahwa tidak ada keterlambatan yang tidak semestinya. Demikian juga, bahwa kenyataan suatu prosedur persetujuan telah memakan waktu yang sangat lama, katakanlah dua tahun, akan selalu dan secara perlu cukup untuk menetapkan bahwa prosedur yang relevan itu telah terlambat secara tidak semestinya. Setelah menyatakan demikian, perlu dicatat bahwa suatu keterlambatan yang lama untuk mana tidak ada penjelasan yang memadai dapat dalam beberapa keadaan memungkinkan inferensi bahwa keterlambatan itu adalah tidak semestinya.
Suatu penentuan mengenai apakah suatu prosedur persetujuan telah dikerjakan atau diselesaikan “tanpa keterlambatan yang tidak semestinya” harus dibuat atas dasar kasus per kasus, dengan memperhatikan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang relevan. Akan tidak mungkin dan akan tidak berguna untuk mendefenisikan alasan-alasan yang akan mendapatkan suatu keadaan sebagai “keterlambatan yang tidak semestinya” dan yang mana yang tidak “tidak semestinya”. Dari sebab itu, harus dicatat bahwa suatu anggota harus tidak bertanggungjawab secara hukum atas keterlambatan yang bukan dikarenakan tindakannya. Jadi keterlambatan yang disebabkan tindakan atau tidak dilakukannya tindakan oleh pemohon harus tidak dibuat untuk melawan anggota ketika suatu penentuan dibuat mengenai apakah Anggota itu telah mengerjakan atau menyelesaikan prosedur persetujuan “tanpa keterlambatan yang tidak semestinya”.
Sesuai dengan pendahuluan paragraph dalam Lampiran C(1), prosedur-prosedur persetujuan diberlakukan untuk “memeriksa dan memastikan pemenuhan atas aturan SPS”. Jika prosedur persetujuan dimaksudkan untuk memeriksa dan memastikan pemenuhan persyaratan-persyaratan SPS, lalu anggota yang menerapkan prosedur-prosedur sedemikian harus pada prinsipnya diijinkan untuk memanfaatkan waktu yang secara masuk akal diperlukan untuk menentukan dengan keyakinan yang adekuat apakah persyaratan-persyaratan SPS yang relevan telah dipenuhi, sekurang-kurangnya jika persyaratan-persyaratan ini sesuai dengan ketentuan WTO. Dilihat dalam cara yang lain, Lampiran C(1)(a), klausul pertama, secara esensial sebagai suatu kewajiban dengan itikad baik yang mewajibkan Para Anggota memproses dengan prosedur persetujuannya secepat mungkin, dengan memperhatikan kebutuhan untuk memeriksa dan memastikan pemenuhan persyaratan-persyaratan SPS mereka yang relevan. Secara konsekwen, keterlambatan yang dibenarkan dalam keseluruhannya oleh perlunya memeriksa dan memastikan pemenuhan persyaratan SPS Anggota yang sesuai dengan hukum WTO harus tidak dilihat sebagai “tidak semestinya”. Sebagai contoh, jika suatu informasi baru atau tambahan menjadi tersedia pada tahapan akhir dalam prosedur persetujuan dan bahwa informasi itu dapat secara layak dilihat mempunyai dampak yang potensial bagi penentuan oleh Anggota mengenai apakah permohonan memenuhi persyaratan SPS Anggota yang relevan, ia dapat dibenarkan bagi anggota itu untuk menunda penyelesaian prosedur dan memberikan kepada dirinya waktu tambahan yang diperlukan untuk menilai informasi itu. Disisi lain, jika waktu yang dipakai oleh satu Anggota untuk menyelesaikan prosedur persetujuan, atau tahapan tertentu, melebihi waktu yang adalah secara masuk akal diperlukan untuk memeriksa dan memastikan pemenuhan dari persyaratan SPS yang relevan, misalnya karena Anggota yang bersangkutan tidak memproses sesegera yang dapat diperkirakan darinya dalam keadaan-keadaan itu, keterlambatan yang disebabkan dalam cara ini akan dapat disebut sebagai “tidak semestinya”. Penafsiran atas Lampiran C(1)(a) ini didukung oleh maksud dan tujuan Perjanjian SPS. Paragraph keempat dari Pembukaan Perjanjian SPS menyatakan bahwa suatu maksud dan tujuan yang khusus dari Perjanjian SPS adalah “the establishment of a multilateral framework of rules and disciplines to guide the […] enforcement of sanitary and phytosanitary measures in order to minimize their negative effects on trade”. Lampiran C(1)(a), klausul pertama, menetapkan disiplin-disiplin menyangkut “pelaksanaan” aturan-aturan SPS, yaitu prosedur-prosedur persetujuan. Jika Lampiran C(1)(a), klausul pertama , ditafsirkan sebagai berarti bahwa Para Anggota tidak perlu mengerjakan dan menyelesaikan prosedur-prosedur persetujuannya sesegera mungkin di bawah keadaan-keadaan itu maka maksud dan tujuan untuk meminimalisir dampak negative dari prosedur-prosedur akan tidak tercapai.

Keterlambatan yang tidak semestinya
Panel dalam EC – Approval and Marketing of Biotech Products dan US – Poultry (China) menjelaskan bahwa penentuan mengenai apa yang menendakan suatu keterlambatan yang tidak semestinya harus dilihat kasus per kasus dengan memperhatikan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang relevan. Panel dalam EC – Approval and Marketing of Biotech Products menyediakan beberapa pedoman mengeai tipe-tipe keadaan yang dapat membenarkan suatu keterlambatan yang diambil dalam menjalankan prosedur sesuai dengan kewajiban yang terdapat dalam Annex C(1)(a). Pertama, keterlambatan-keterlambatan karena pemohon melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan tidak dapat dibebankan kepada Anggota yang menjalankan prosedur. Kedua, keterlambatan-keterlambatan dapat dibenarkan keseluruhannya oleh para anggota yang diperlukan untuk menentukan dengan kepercayaan yang kuat mengenai apakah persyaratanpersyaratan SPS yang relevan dipenuhi harus tidak dipertimbangkan sebagai tidak semestinya. Ketiga, jika informasi baru atau informasi tambahan menjadi tersedia pada waktu belakangan dalam prosedur persetujuan dan bahwa informasi itu dapat secara layak dipertimbangkan mempunyai dampak potensial dalam penentuan yang dilakukan oleh Anggota, adalah dapat dibenarkan bagi Anggota yang bersangkutan untuk menunda penyelesaian prosedur untuk menilai informasi-informasi itu.
1.2 Pelaksanaan Prosedur harus tidak diskriminatif

Ketentuan dalam klausul kedua menetapkan suatu kewajiban untuk menghindari perlakuan diskriminatif antara barang impor dengan barang domestik. Para Anggota harus tidak membedakan perlakuan yang diberikan pada barang-barang impor dan barang-barang domestic yang sejenis.
Lampiran C(1)(a), klausul kedua berbunyi:
“such procedures are undertaken and completed […] and in no less favourable manner for imported products than for like domestic products”
(“Prosedur-prosedur sedemikian dilakukan dan diselesaikan […] dan menurut cara yang tidak kurang baik bagi produk-produk impor daripada produk-produk domestik yang sejenis”)
Panel dalam EC-Biotech menyatakan bahwa agar dapat menetapkan suatu inkonsistensi dengan ketentuan dalam Lampiran C(1)(a), klausul kedua, maka harus ditunjukkan (i) bahwa produk-produk impor telah diperlakukan dalam cara yang kurang menguntungkan daripada produk domestic dalam hubungan dengan pengerjaan dan penyelesaian prosedur-prosedur persetujuan, dan (ii) bahwa produk-produk impor yang diduga telah diperlakukan kurang menguntungkan adalah “sejenis” dengan produk domestic yang diduga telah diperlakukan dengan lebih baik. Jika kedua hal ini gagal dibuktikan atau tidak terpenuhi, yaitu jika produk-produk impor tidak diperlakukan kurang menguntungkan dibandingkan dengan produk domestic kepada mereka diperbandingkan, atau jika produk-produk domestic bukan sejenis dengan produk impor yang relevan, maka klaim inkonsistensi akan gagal.
Adalah jelas dari frase “in no less favourable manner” ini bahwa Lampiran C(1)(a), klausul kedua, menentukan mengenai suatu kewajiban perlakuan nasional (National Treatment). Kewajiban perlakuan nasional dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan dalam Perjanjian-perjanjian WTO yang lain, seperti Pasal III.1 GATT 1994. Namun demikian, perjanjian-perjanjian WTO kerapkali menggunakan istilah-istilah yang berbeda. Appellate Body telah mengkonfirmasikan bahwa, dalam keadaan-keadaan demikian, jurisprudensi mengenai ketentuan perlakuan nasional dalam satu Perjanjian WTO dapat berguna dalam menafsirkan ketentuan mengenai ketentuan perlakuan nasional dalam ketentuan Perjanjian WTO yang lain. Dalam EC-Biotech, Panel melihat berguna untuk melihat pada jurisprudensi mengenai Pasal III:1 dan III:4 GATT 1994 untuk menjadi pedoman yang layak dalam melakukan interpretasi.
Pasal III:1 GATT 1994 menentukan:
“The contracting parties recognize that internal taxes and other internal charges, and laws, regulations and requirements affecting the internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use of products, and internal quantitative regulations requiring the mixture, processing or use of products in specified amounts or proportions, should not be applied to imported or domestic products so as to afford protection to domestic production.”
Pasal Article III:4 GATT 1994 menentukan dalam bagian yang relevan:
“The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use.”
Appellate Body, dalam EC – Asbestos, menyatakan bahwa istilah “less favourable treatment” sebagaimana ia muncul dalam Pasal III:4 dengan kata-kata berikut ini:
[…] there is a second element [in addition to the “likeness” of the products being “compared] that must be established before a measure can be held to be inconsistent with Article III:4. […] A complaining Member must […] establish that the measure accords to the group of “like” imported products “less favourable treatment” than it accords to the group of “like” domestic products. The term “less favourable treatment” expresses the general principle, in Article III:1, that internal regulations “should not be applied … so as to afford protection to domestic production”. If there is “less favourable treatment” of the group of “like” imported products, there is, conversely, “protection” of the group of “like” domestic products. However, a Member may draw distinctions between products which have been found to be “like”, without, for this reason alone, according to the group of “like” imported products “less favourable treatment” than that accorded to the group of “like” domestic products. In this case, we do not examine further the interpretation of the term “treatment no less favourable” in Article III:4, as the Panel’s findings on this issue have not been appealed or, indeed, argued before us.”
Dalam Dominican Republic – Import and Sale of Cigarettes, Appellate Body kembali membahas mengenai pengertian dari frase “less favourable treatment”, dengan menyatakan bahwa:
“[T]he existence of a detrimental [competitive] effect on a given imported product resulting from a measure does not necessarily imply that this measure accords less favourable treatment to imports if the detrimental effect is explained by factors or circumstances unrelated to the foreign origin of the product, such as the market share of the importer in this case.”
Lampiran C(1)(a), klausul kedua, tidak menggunakan frase “treatment no less favourable”, tetapi frase “in no less favourable manner”. Meskipun menggunakan frase yang berbeda, masih menurut Panel dalam EC-Biotech, terdapat kesamaan konseptual yang dekat antara kedua frase itu, dan perbedaan tekstual diantara mereka tidak menjadi halangan untuk menyandarkan diri pada jurisprudensi yang dikembangkan oleh Appellate Body dalam penafsiran frase “treatment no less favourable” sebagaimana ia muncul dalam Pasal III:4 GATT 1994.
Panel juga mengakui bahwa Lampiran C(1) Perjanjian SPS tidak berisi suatu ketentuan yang analog dengan Pasal III:1 GATT 1994. Namun fakta bahwa Pasal III:4 menyatakan suatu prinsip umum yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal III:1 tidak secara perlu berarti bahwa suatu prinsip umum yang serupa tidak dapat menjadi implicit dalam Lampiran C(1)(a), klausul kedua. Tujuan sentral dari ketentuan-ketentuan dari Lampiran C(1)(a), klausul kedua, adalah secara tepat mencegah Para Anggota dari penerapan prosedur-prosedur persetujuan mereka dalam cara yang akan memberikan perlindungan pada produksi domestic. Lebih jauh Panel dalam EC-Biotech melihat bahwa hal itu konsisten dengan Pasal 2.3 Perjanjian SPS, yang adalah bagian dari konteks dari Lampiran C(1)(a). Kalimat kedua dari Pasal 2.3, yang akan tampak berlaku pada prosedur-prosedur persetujuan, menentukan bahwa Aturan-aturan SPS “harus tidak diterapkan dalam suatu cara yang akan menandakan suatu hambatan terselubung pada perdagangan internasional”. Jadi ketiadaan dalam Lampiran C(1) suatu analogi dengan Pasal III:1 GATT 1994 tidak mencegah untuk menyandarkan diri pada penafsiran Appellate Body mengenai frase “treatment no less favourable”.
Membaca Lampiran C(1)(a), klausul kedua, dalam suasana jurisprudensi atas Pasal III:4 GATT 1994, Panel melihat bahwa dalam pengerjaan dan penyelesaian prosedur-prosedur persetujuannya, satu Anggota dapat, pada prinsipnya, membedakan antara produk-produk yang ditemukan sebagai sejenis sebab hal ini tidak akan, pada dirinya sendiri, berarti bahwa prosedur-prosedur persetujuan yang relevan telah dikerjakan atau diselesaikan menurut cara yang kurang menguntungkan untuk sekumpulan produk-produk sejenis yang diimpor. Secara khusus, semata-mata menunjukkan bahwa satu Anggota telah mengerjakan dan menyelesaikan suatu prosedur persetujuan tertentu menurut cara yang adalah kurang menguntungkan bagi suatu produk tertentu tidak akan cukup untuk menetapkan “cara yang kurang menguntungkan” dalam pengerjaan dan penyelesaian prosedur-prosedur persetujuan jika tindakan yang relevan dari Anggota dijelaskan oleh factor-faktor atau keadaan-keadaan yang tidak berkaitan dengan asal-usul dari negeri asing atas produk itu.

2. Publikasi dan Pemberitahuan

Lampiran C(1)(b) Perjanjian SPS menentukan:
“Members shall ensure, with respect to any procedure to check and ensure the fulfilment of sanitary or phytosanitary measures, that: Para Anggota harus memastikan, berkenaan dengan setiap prosedur untuk memeriksa dan memastikan pemenuhan atas aturan-aturan SPS, bahwa:

(b) the standard processing period of each procedure is published or that the anticipated processing period is communicated to the applicant upon request; when receiving an application, the competent body promptly examines the completeness of the documentation and informs the applicant in a precise and complete manner of all deficiencies; the competent body transmits as soon as possible the results of the procedure in a precise and complete manner to the applicant so that corrective action may be taken if necessary; even when the application has deficiencies, the competent body proceeds as far as practicable with the procedure if the applicant so requests; and that upon request, the applicant is informed of the stage of the procedure, with any delay being explained.”
(“Jangka waktu standar pemrosesan dari tiap-tiap prosedur dipublikasi atau bahwa periode pemrosesan yang diantisipasi dikomunikasikan kepada pemohon atas permintaan; sewaktu menerima permohonan, badan yang berkompeten secara segera menilai kelengkapan dari dokumentasi dan menginformasikan pemohon dalam cara yang tepat dan lengkap mengenai semua ketidaklengkapan; badan yang berkompeten mengirimkan sesegera mungkin hasil-hasil dari prosedur dengan cara yang tepat dan lengkap kepada pemohon sehingga tindakan korektif dapat diambil jika perlu; bahkan jika permohonan mempunyai kekurangan, badan yang berkompeten memproses sejauh dapat praktis dengan prosedur jika pemohon meminta demikian ; dan bahwa atas permintaan, pemohon diinformasikan tahap dalam prosedur, dengan setiap keterlambatan dijelaskan”)
Pada dasarnya Lampiran C(1)(b) menentukan lima kewajiban yang terpisah tapi berhubungan yang harus ditaati oleh Para Anggota dalam pengoperasian prosedur-prosedur persetujuan. Kewajiban-kewajiban ini berkaitan dengan:
(i) publikasi atau komunikasi kepada pemohon mengenai periode pemrosesan dari masing-masing prosedur;
(ii) pemeriksaan atas kelengkapan dari dokumentasi dan komunikasi kepada pemohon atas ketidaklengkapan dokumen;
(iii) pengiriman hasil-hasil prosedur;
(iv) pemrosesan permohonan yang mempunyai ketidaklengkapan-ketidaklengkapan; dan
(v) ketentuan mengenai informasi tentang tahapan prosedur dan ketentuan mengenai penjelasan atas setiap keterlambatan

(a) Kewajiban pertama

Kewajiban pertama dalam Lampiran C(1)(b) tidak dan secara logika tidak dapat mewajibkan Para Anggota untuk menerbitkan periode standar untuk pemrosesan untuk setiap prosedur persetujuan yang dikerjakannya. Periode pemrosesan yang harus diterbitkan adalah periode yang dimaksudkan menjadi norma bagi semua prosedur persetujuan dari suatu tipe khusus. Pengertian kata standar dalam hal ini adalah normal. Hal ini berarti apa yang harus dipublikasi adalah periode standar pemrosesan yang efektif. Lampiran C(1)(b) menentukan bahwa periode pemrosesan yang diantisipasi harus dikomunikasikan kepada pemohon atas permintaan.

(b) Kewajiban Kedua
Kewajiban kedua dalam Lampiran C(1)(b) berlaku ketika “badan yang kompeten” “menerima” permohonan. Badan yang berwenang harus memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen. Dalam hal dokumen masih kurang, badan yang berwenang harus menginformasikan kepada pemohon akan kekurangan dokumen yang dikirimkan sebagaimana diwajibkan oleh Lampiran C(1)(b). Tergantung pada pemohon apakah melengkapinya atau tidak.

(c) Kewajiban Ketiga
Kewajiban yang ketiga dalam Lampiran C(1)(b) mewajibkan badan yang kompeten “mengirimkan” sesegera mungkin “hasil dari prosedur-prosedur” menurut cara yang tepat dan lengkap kepada pemohon sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan jika perlu. Jadi kewajiban ketiga ini berlaku dalam situasi dimana hasil dari prosedur telah dicapai. Perlu dicatat disini bahwa persyaratan dalam Lampiran C(1)(a), klausul pertama, bahwa prosedur-prosedur persetujuan “diselesaikan” tanpa keterlambatan yang tidak semestinya melayani untuk memastikan bahwa “hasil-hasil” dicapai.

Kewajiban Ke empat

Kewajiban keempat dalam Lampiran C(1)(b) adalah bahwa badan yang berkompeten harus memproses, meskipun terdapat kekurangan dalam permohonan, sejauh praktis dengan prosedur jika pemohon memohonkan demikian.

Kewajiban Kelima
Kewajiban kelima menyatakan bahwa “atas permintaan”, pemohon diberitahukan tahapan dari prosedur, dengan setiap keterlambatan dijelaskan.

3. Persyaratan Informasi

Lampiran C(1)(c) Perjanjian SPS menentukan:

“Members shall ensure, with respect to any procedure to check and ensure the fulfilment of sanitary or phytosanitary measures, that (Anggota-anggota harus memastikan, berkenaan dengan setiap prosedur untuk memeriksa dan memastikan pemenuhan aturan SPS, bahwa):
“information requirements are limited to what is necessary for appropriate control, inspection and approval procedures, including for approval of the use of additives or for the establishment of tolerances for contaminants in food, beverages or feedstuffs”

(“Persyaratan-persyaratan informasi adalah terbatas pada apa yang perlu untuk prosedur-prosedur pengawasan, inspeksi dan persetujuan yang layak, termasuk persetujuan untuk penggunaan zat-zat additif atau untuk penetapan toleransi untuk kontaminan dalam makanan, minuman, dan pakan ternak”)
Kewajiban yang disebutkan dalam hal ini adalah bahwa Para Anggota harus tidak menetapkan persyaratan informasi yang berlebihan dalam proses pengawasan, inspeksi dan prosedur persetujuan. Hanya informasi yang perlu yang harus dipersyaratkan. Untuk menilai informasi-informasi apa yang perlu dan tidak perlu dalam pengawasan, inspeksi, dan persetujuan harus dinilai berdasarkan kasus per kasus atau produk per produk. Jadi tidak ada standar mengenai informasi yang diperlukan.

4. Perlindungan terhadap Informasi Rahasia

Lampiran C(1)(d) Perjanjian SPS menentukan:

“Members shall ensure, with respect to any procedure to check and ensure the fulfilment of sanitary or phytosanitary measures, that (Anggota-anggota harus memastikan, berkenaan dengan setiap prosedur untuk memeriksa dan memastikan pemenuhan aturan SPS, bahwa):

the confidentiality of information about imported products arising from or supplied in connection with control, inspection and approval is respected in a way no less favourable than for domestic products and in such a manner that legitimate commercial interests are protected; (Kerahasiaan informasi mengenai produk-produk yang diimpor yang timbul dari atau diberikan dalam hubungan dengan kontrol, inspeksi dan persetujuan dijaga menurut cara yang tidak kurang baik dan bagi produk-produk domestik dan dengan cara yang sedemikian rupa bahwa kepentingan-kepentingan komersial yang sah dilindungi )

Ketentuan dalam Lampiran C(1)(d) ini menyangkut informasi rahasia yang diberikan dalam proses-proses pengawasan, inspeksi dan persetujuan. Dalam dunia bisnis Informasi rahasia merupakan asset intangible dari suatu pebisnis sehingga harus benar-benar dijaga kerahasiaannya. Dengan adanya prosedur untuk memastikan ketaatan terhadap aturan SPS, seperti dalam pengawasan, inspeksi, dan persetujuan adalah mungkin bahwa pebisnis harus memberikan informasi rahasia berkaitan dengan produk yang di bawah pemeriksaan. Perjanjian SPS membebankan kewajiban pada Badan yang berkompeten untuk menjaga kerahasiaan ini dengan selayaknya dan tidak melakukan diskriminasi antara produk impor dengan produk domestic. Disamping kewajiban untuk tidak melakukan diskriminasi, Lampiran itu juga mewajibkan agar kepentingan komersial yang sah dilindungi.
Dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual dikenal perlindungan atas rahasia dagang. Ketentuan Lampiran C(1)(d) ini tampak berkaitan dengan Perlindungan rahasia dagang tersebut. Ini tentu akan menjadi persoalan kelak jika sekiranya ada klaim pelanggaran rahasia dagang sebagai suatu sengketa bisnis yang melibatkan pejabat pemerintah yang berwenang untuk melakukan prosedur pengawasan, inspeksi, dan persetujuan atau mempunyai akses kepada informasi rahasia yang diberikan dalam prosedur tersebut. Misalkan, Perusahaan X mengklaim bahwa Perusahaan Y telah melakukan pelanggaran menyangkut rahasia dagang. Dalam pemeriksaan terkuak bahwa Perusahaan Y mendapatkan informasi rahasia itu berasal dari pejabat tertentu yang ternyata melakukan prosedur pengawasan, inspeksi, atau persetujuan. Tampak dari situ bahwa kemungkinan akan ada sengketa di pengadilan menyangkut pelanggaran rahasia dagang dan disisi lain mungkin gugatan di WTO berdasarkan pelanggaran atas Lampiran C(1)(d) Perjanjian SPS.
5. Sampel Produk

Lampiran C(1)(e) Perjanjian SPS menentukan:

“Members shall ensure, with respect to any procedure to check and ensure the fulfilment of sanitary or phytosanitary measures, that (Anggota-anggota harus memastikan, berkenaan dengan setiap prosedur untuk memeriksa dan memastikan pemenuhan aturan SPS, bahwa):
a. any requirements for control, inspection and approval of individual specimens of a product are limited to what is reasonable and necessary (Tiap-tiap persyaratan untuk pengawasan, inspeksi dan persetujuan terhadap spesimen individual dari suatu produk terbatas pada apa yang masuk akal dan perlu ).
Lampiran C(1)(e) mengenakan pembatasan pada setiap persyaratan untuk persetujuan atas “individual specimens of a product”. Jadi supaya dapat mengajukan klaim berdasarkan Lampiran C(1)(e) maka penerapan aturan harus dimaksudkan terhadap specimen individual dari suatu produk.

6. Biaya

Lampiran C(1)(f) Perjanjian SPS menentukan:

“Members shall ensure, with respect to any procedure to check and ensure the fulfilment of sanitary or phytosanitary measures, that (Anggota-anggota harus memastikan, berkenaan dengan setiap prosedur untuk memeriksa dan memastikan pemenuhan aturan SPS, bahwa):
any fees imposed for the procedures on imported products are equitable in relation to any fees charged on like domestic products or products originating in any other Member and should be no higher than the actual cost of the service; (Setiap biaya yang dikenakan bagi prosedur-prosedur untuk produk-produk yang diimpor adalah adil dalam hubungan dengan setiap biaya yang dipungut terhadap produk produk domestik yang sejenis atau produk-produk yang berasal dari setiap anggota yang lain dan harus tidak lebih tinggi dari biaya aktual dari pelayanan ).
Dengan ketentuan ini dimaksudkan bahwa biaya-biaya yang diperlukan untuk setiap prosedur untuk memeriksa dan memastikan pemenuhan aturan SPS, biaya-biaya yang dikenakan harus sama antara produk-produk impor dengan produk domestic sejenis dan juga bahwa biaya-biaya untuk produk-produk impor harus tidak berbeda antara produk-produk dari negara yang berbeda. Jadi untuk apel, misalnya, biaya untuk memeriksa dan memastikan kesesuaian dengan aturan SPS harus tidak berbeda antara biaya untuk apel Malang dengan apel impor. Demikian juga halnya, biaya-biaya untuk apel Amerika Serikat harus sama dengan biaya yang dikenakan untuk apel dari Selandia Baru.
Biaya-biaya yang dikenakan juga harus masuk akal. Tidak diperbolehkan untuk mengenakan biaya yang lebih tinggi dari biaya actual. Tidak sepenuhnya jelas apakah yang dimaksud dengan biaya disini adalah biaya resmi. Sebagaimana biasa di Indonesia, biaya-biaya resmi, yang tertulis, selalu murah tetapi terdapat biaya-biaya yang tidak resmi yang jauh lebih besar dari biaya resmi.
7. Pemilihan Sampel Produk

Lampiran C(1)(g) Perjanjian SPS menentukan:

“Members shall ensure, with respect to any procedure to check and ensure the fulfilment of sanitary or phytosanitary measures, that (Anggota-anggota harus memastikan, berkenaan dengan setiap prosedur untuk memeriksa dan memastikan pemenuhan aturan SPS, bahwa):
g. the same criteria should be used in the siting of facilities used in the procedures and the selection of samples of imported products as for domestic products so as to minimize the inconvenience to applicants, importers, exporters or their agents; (Kriteria yang sama harus digunakan ditempat fasilitas-fasilitas digunakan mengenai prosedur-prosedur dan pemilihan sampel dari produk-produk yang diimpor sebagaimana terhadap produk-produk domestik sehingga meminimalisir ketidakmungkinan bagi pemohon, importir, eksportir atau agen-agennya ).
8. Perubahan Spesifikasi Produk
Lampiran C(1)(h) Perjanjian SPS menentukan:

“Members shall ensure, with respect to any procedure to check and ensure the fulfilment of sanitary or phytosanitary measures, that (Anggota-anggota harus memastikan, berkenaan dengan setiap prosedur untuk memeriksa dan memastikan pemenuhan aturan SPS, bahwa):
(whenever specifications of a product are changed subsequent to its control and inspection in light of the applicable regulations, the procedure for the modified product is limited to what is necessary to determine whether adequate confidence exists that the product still meets the regulations concerned; and (Bilamana saja spesifikasi dari suatu produk diubah mengikuti pengawasan dan inspeksinya menurut regulasi-regulasi yang dapat berlaku, prosedur untuk produk yang dimodifikasi adalah terbatas pada apa yang perlu untuk menentukan apakah keyakinan yang adekuat ada yang produk masih memenuhi regulasi-regulasi yang bersangkutan ; dan )

9. Prosedur Keberatan

Lampiran C(1)(i) Perjanjian SPS menentukan:

“Members shall ensure, with respect to any procedure to check and ensure the fulfilment of sanitary or phytosanitary measures, that (Anggota-anggota harus memastikan, berkenaan dengan setiap prosedur untuk memeriksa dan memastikan pemenuhan aturan SPS, bahwa):
a procedure exists to review complaints concerning the operation of such procedures and to take corrective action when a complaint is justified. (Suatu prosedur berlaku untuk mereview keberatan mengenai operasi dari prosedur yang demikian dan mengambil tindakan korektif jika suatu keberatan beralasan).
Kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Lampiran C(1)(i) ini adalah untuk menyediakan prosedur keberatan. Prosedur keberatan ini adalah banding administrative dalam pengertian yang terrkandung dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 5 tahun 1986. Berbagai aturan menyediakan mengenai adanya prosedur keberatan ini. Dengan adanya prosedur keberatan maka jika prosedur pengawasan, inspeksi dan persetujuan menghasilkan keputusan yang merugikan pemegang hak dan keputusan itu dipertimbangkan sebagai keliru maka pemegang hak atas barang dapat menempuh prosedur keberatan untuk mempertahankan haknya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s