Artikel

Transparansi

Suatu persoalan yang dihadapi oleh para eksportir adalah kurangnya transparansi mengenai aturan-aturan SPS di negara tujuan ekspor mereka. Aturan-aturan mengenai SPS terkadang sangat kompleks dan dapat berubah sewaktu-waktu. Hal ini akan memberikan ketidakpastian bagi para eksportir. Untuk menemui aturan-aturan yang berkaitan dengan bidang SPS memakan biaya yang sangat besar dan proses yang melelahkan. Perjanjian SPS berisi ketentuan untuk menghentikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi tersebut dengan membuat suatu ketentuan dalam Pasal 5.8, 7 dan Lampiran B ketentuan-ketentuan mengenai transparansi. Soal transparansi merupakan hal yang krusial untuk memastikan pemenuhan terhadap Perjanjian SPS.

Pasal 7 berbunyi:
Members shall notify changes in their sanitary or phytosanitary measures and shall provide information on their sanitary or phytosanitary measures in accordance with the provisions of Annex B.
(“Para Anggota harus menotifikasi perubahan-perubahan dalam aturan-aturan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhannya dan harus menyediakan informasi tentang aturan-aturan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh¬tumbuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Lampiran B.”)

Ketentuan ini mempersyaratkan dilakukannya pemberitahuan mengenai perubahan-=perubahan yang terjadi di bidang SPS. Hal itu berarti setiap peraturan yang baru, apakah ia mengubah atau mengganti aturan-aturan SPS yang sebelumnya sudah ada, atau aturan-aturan yang baru yang mengatur hal-hal yang sebelumnya belum diatur, harus diberitahukan.

1. Publikasi Aturan
Pasal 7 Perjanjian SPS menentukan tentang kewajiban dari anggota-anggota untuk menotifikasikan perubahan-perubahan dalam aturan-aturan SPS-nya dan harus menyediakan informasi mengenai aturan-aturan SPS-nya sesuai dengan Lampiran B. Komponen fundamental dari prinsip transparansi menurut perjanjian SPS adalah publikasi atas aturan yang diambil oleh anggota. Hal ini merupakan kewajiban umum dari anggota-anggota WTO dan tidak berhubungan secara khusus dengan kewenangan untuk menotifikasi atau tempat pencaharian informasi. Anggota-anggota WTO diwajibkan untuk memastikan bahwa semua aturan SPS yang diterima dipublikasikan dengan segera sehingga Para Anggota lain yang berkepentingan menjadi akrab dengannya.
Ayat 1 dari Lampiran B menentukan:
“Members shall ensure that all sanitary and phytosanitary regulations [5] which have been adopted are published promptly in such a manner as to enable interested Members to become acquainted with them.
Catatan Kaki dalam teks aslinya: [5] Sanitary and phytosanitary measures such as laws, decrees or ordinances which are applicable generally.
(Para Anggota harus memastikan bahwa semua regulasi [5]kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang telah disahkan dipublikasi segera menurut cara sehingga memungkinkan Para Anggota yang berkepentingan menjadi akrab dengannya.”)
[5]Aturan-aturan sanitary dan phytosanitary seperti undang-undang peraturan atau keputusan yang dapat berlaku secara umum.
Dalam bahasa yang digunakan dalam Lampiran B.1, Anggota-anggota harus mempublikasikan semua aturan SPS yang diterimanya menurut cara yang memungkinkan semua anggota WTO yang berkepentingan menjadi akrab dengannya. Satu catatan kaki terhadap ayat ini yang disebut di atas telah ditafsirkan oleh Appellate Body dalam Japan -Agricultural Product II. Appellate Body memberi catatan mengenai catatan kaki tersebut sebagai berikut:
“We consider that the list of instruments contained in the footnote to paragraph 1 of Annex B is, as is indicated by the words ‘such as’, not exhaustive in nature. The scope of application of the publication requirement is not limited to ‘laws, decrees or ordinances’, but also includes, in our opinion, other instruments which are applicable generally and are similar in character to the instruments explicitly referred to in the illustrative list of the footnote to paragraph 1 of Annex B.The object and purpose of paragraph 1 of Annex B is ‘to enable interested Members to become acquainted with’ the sanitary and phytosanitary regulations adopted or maintained by other Members and thus to enhance transparency regarding these measures. In our opinion, the scope of application of the publication requirement of paragraph 1 of Annex B should be interpreted in the light of the object and purpose of this provision. ”
(“Kami mempertimbangkan bahwa daftar instrumen-instrumen yang terdapat dalam catatan kaki pada ayat 1 Lampiran B, sebagaimana diindikasikan dengan kata-kata “seperti”, tidak lengkap pada dasarnya. Ruang lingkup penerapan dari kewajiban publikasi tidak terbatas pada ‘undang-undang, keputusan-keputusan, atau ordonansi-ordonansi’, tetapi juga mencakup, dalam pandangan kami, instrumen-instrumen lain yang dapat berlaku secara umum dan adalah serupa pada dasarnya terhadap instrumen-instrumen yang yang secara eksplisit dirujuk pada daftar illustratif yang terdapat dalam ayat 1 Lampiran B. Maksud dan tujuan dari ayat 1 Lampiran B adalah ‘membuat Anggota-anggota yang berkepentingan menjadi akrab dengan’ regulasi-regulasi SPS yang diterima atau diberlakukan oleh Anggota-anggota lain dan dengan demikian mempertinggi transparansi menyangkut aturan-aturan ini. Dalam pandangan kami, ruang lingkup dari penerapan dari persyaratan publikasi dari Ayat 1 Lampiran B harus ditafsirkan dalam suasana maksud dan tujuan dari ketentuan ini.”)

Lampiran B(1) berlaku terhadap Regulasi SPS (“sanitary and phytosanitary regulations) yang telah disahkan (adopted). Penjelasan dalam catatan kaki pada Lampiran B(1) mengindikasikan bahwa istilah Regulasi SPS harus dipahami sebagai berarti “[s]anitary and phytosanitary measures such as laws, decrees or ordinances which are applicable generally”. Bahwa Regulasi SPS adalah aturan SPS dikonfirmasikan oleh Pasal 7 yang menyatakan bahwa Para Anggota harus menotifikasi perubahan-perubahan dalam aturan-aturan SPS-nya dan menyediakan informasi mengenai aturan-aturan SPS mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Lampiran B. Ia dapat dideduksikan dari hal ini bahwa “Regulasi SPS” yang menjadi persoalan dalam Lampiran B(1) adalah suatu sub-category dari aturan SPS. Menyangkut pengertian dari istilah “aturan SPS” , perlu diingatkan Pasal 1 Perjanjian SPS. Ia menyatakan bahwa untuk keperluan dari Perjanjian SPS, “defenisi-defenisi yang disediakan dalam Lampiran A harus berlaku”. Perlu dicatat lebih jauh bahwa Pasal 1.3 Perjanjian SPS menyatakan bahwa lampiran-lampiran pada Perjanjian SPS- yang mencakup Lampiran B – merupakan bagian yang integral dari Perjanjian SPS. Hal ini berarti bahwa referensi dalam catatan kaki pada Lampiran B(1) pada “aturan SPS” harus ditafsirkan sesuai dengan defenisi mengenai “aturan SPS” sebagaimana terdapat dalam Lampiran A(1) Perjanjian SPS.
Lampiran B(1) dibaca dalam hubungan dengan catatan kaki yang menyertainya menentukan bahwa suatu “aturan SPS” yang berlaku secara umum yang telah disahkan harus dipublikasi dengan segera. Dalam hubungan ini, sebagaimana sudah dibahas dalam BAB II, sekedar untuk mengingatkan, bahwa menurut Lampiran A(1) istilah “aturan SPS” mencakup “persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur”. Jika dideduksikan maka suatu aturan yang berlaku umum yang mengenakan suatu persyaratan SPS substantive atau menetapkan suatu prosedur SPS harus dipublikasi, berhubung aturan sedemikian pada dirinya sendiri merupakan “aturan SPS”. Akan halnya dengan pengoperasian atau pengadministrasian aturan SPS, tiada suatu ketentuanpun baik dalam Lampiran B(1) atau dalam catatan kaki yang menyertainya menyatakan bahwa suatu aturan yang berlaku umum mengenai pengadministrasian atau pengoperasian suatu Perjanjian SPS, seperti suatu aturan yang menentukan untuk suatu pengoperasian prosedur persetujuan SPS, harus dipublikasikan.
Pasal 7 membuat jelas mengenai hal ini. Pasal 7 mewajibkan Para Anggota untuk menotifikasi perubahan-perubahan dalam aturan-aturan SPSnya dan menyediakan informasi mengenai aturan-aturan SPS-nya. Pasal 7 tidak mewajibkan para Anggota untuk menotifikasikan perubahan-perubahan dalam pengoperasian dan pengadministrasian (penerapan) aturan-aturan SPS dan menyediakan informasi mengenai pengoperasian dan pengadministrasian dari aturan-aturan SPS mereka.
Perjanjian-Perjanjian WTO yang lain mempunyai ketentuan-ketentuan yang secara jelas menyebutkan jika yang diinformasikan adalah aturan dan pengoperasian atau pengadministrasiannya. Pasal 18.5 Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 mempunyai ketentuan yang parallel dengan Pasal 7. Pasal 18.5 Perjanjian Anti Dumping mengatur bahwa “[e]ach Member shall inform the [Anti-dumping] Committee of any changes in its laws and regulations relevant to this Agreement and in the administration of such laws and regulations” (penekanan ditambahkan). Dalam pandangan atas ketentuan-ketentuan dalam Pasal 18.5, harus diasumsikan bahwa dimana persyaratan publikasi dimaksudkan untuk diperluas pada pengadministrasian dari atura-aturan yang berlaku secara umum, hal ini dibuat secara eksplisit dalam teks dari Perjanjian WTO yang relevan. Demikian juga Pasal Pasal 32.6 Agreement on Subsidies and Countervailing Measures adalah identik dengan Pasal 18.5 Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, yang secara tegas menyebutkan bahwa yang perlu diinformasikan itu adalah aturan dan pengadministrasiannya.
Dalam Japan – Agricultural Products II, Appellate Body menyatakan bahwa lingkup dari penerapan persyaratan publikasi dari Lampiran B(1) “should be interpreted in the light of [its] object and purpose”. (Appellate Body Report, Japan – Agricultural Products II, para. 106.) Menurut Appellate Body, “[t]he object and purpose of paragraph 1 of Annex B is ‘to enable interested Members to become acquainted with’ the sanitary and phytosanitary regulations adopted or maintained by other Members and thus to enhance transparency regarding these measure Memang memperluas persyaratan publikasi dalam Lampiran B(1) pada aturan-aturan mengenai pengadministrasian atau pengoperasian Regulasi SPS akan melayani tujuan meningkatkan transparansi. Namun demikian, maksud dan tujuan dari Lampiran B(1) tidak memberikan kewenangan untuk memperluas ruang lingkup dari persyaratan publikasi yang dirundingkan oleh Para Anggota, bahkan jika sekiranyapun hal itu akan lebih baik. Pada setiap tingkatan, Appellate Body telah membuat jelas bahwa prinsip-prinsip dalam penafsiran traktat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 Konvensi Wina “neither require nor condone the imputation into a treaty of words that are not there”. Sebagaimana sudah dinyatakan, bahwa tiada suatu ketentuanpun baik dalam Lampiran B(1) atau Pasal 7 merujuk pada pengadministrasian, atau pengoperasian Regulasi atau aturan-aturan SPS.

Dalam Lampiran B.2 Perjanjian SPS ditentukan:
“Except in urgent circumstances, Members shall allow a reasonable interval between the publication of a sanitary or phytosanitary regulation and its entry into force in order to allow time for producers in exporting Members, and particularly in developing country Members, to adapt their products and methods of production to the requirements of the importing Member.”
(Kecuali dalam keadaan yang memaksa, Para Anggota harus menyediakan suatu interval yang cukup antara publikasi atas aturan SPS dan waktu berlakunya aturan yang bersangkutan untuk memungkinkan waktu bagi para produsen di negara pengekspor dan terutama di negara berkembang untuk menyesuaikan produk-produk dan metode-metode produksinya dengan persyaratan-persyaratan yang dari Anggota pengimpor.)
Ayat 2 dari Lampiran B tersebut menentukan bahwa kecuali dalam hal adanya kepentingan yang mendesak, Anggota-anggota harus menyediakan waktu yang cukup antara tanggal penerimaan suatu aturan dan tanggal mulai berlakunya aturan yang bersangkutan itu untuk memungkinkan bagi anggota pengekspor untuk menyesuaikan produk-produknya dengan aturan SPS yang baru. Sangat mungkin bahwa suatu aturan baru memberikan persyaratan-persyaratan yang berbeda terhadap suatu produk dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang lama. Sehubungan dengan itu Ayat 2 dari Lampiran B menyediakan suatu ketentuan bahwa Anggota-anggota yang lain harus diberikan kesempatan untuk mengadaptasikan produk¬produknya dengan ketentuan-ketentuan yang akan berlaku di negara anggota pengimpor. Jadi harus terdapat tenggang waktu antara pengundangan suatu aturan SPS dengan waktu mulai berlakunya aturan SPS yang bersangkutan itu.
Perjanjian SPS tidak mengatur secara tegas berapa lama interval yang cukup tersebut. Dalam deklarasi Doha tanggal 14 November 2001 (Decision on Implementation Related Issues and Concerns (WT/MIN(01)17) ditetapkan pada 14 November 2001 dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke Emat WTO di Doha, Qatar.) diputuskan bahwa interval yang cukup antara publikasi aturan SPS dengan waktu mulai berlakunya aturan itu secara normal harus tidak kurang dari 6 (enam) bulan. Namun, dinayatakan dalam deklarasi itu, mulai berlakunya aturan-¬aturan yang meliberalisasikan perdagangan harus tidak ditunda jika tidak perlu.
Publikasi sebagaimana dimaksudkan tentu lebih baik jika juga ditempatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Anggota-anggota dianjurkan untuk mempublikasikan aturan SPS-nya melalui Internet jika mungkin. Publikasi melalui Internet mempunyai sejumlah keuntungan bagi anggota-anggota dibandingkan dengan publikasi dengan cara-cara tradisional dimana publikasi melalui internet memungkinkan transparansi yang lebih besar, membuat lebih mudah bagi anggota-anggota untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang diperlukannya dan mengurangi jumlah pekerjaan yang dilibatkan dalam memproses dan mengisi dokumen yang dimohonkan.

2. Tempat bertanya (Enquiry Point)
2.1 Kewajiban
Ayat 3 Lampiran B mengharuskan anggota-anggota untuk memastikan adanya satu tempat bertanya yang bertanggungjawab untuk memberikan jawaban untuk semua pertanyaan yang wajar dari anggota lain yang berkepentingan mengenai aturan SPS yang berlaku di satu negara anggota. Tempat bertanya ini mempunyai tugasnya untuk menjawab setiap pertanyaan dan mengirimkan informasi (dokumen) yang dimintakan oleh pihak penanya. Tempat bertanya adalah suatu badan pemerintah yang bertanggungjawab untuk menyediakan jawaban terhadap semua pertanyaan dari negara anggota yang berkepentingan dan menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan mengenai:
a. setiap aturan sanitary atau phytosanitary yang diterima atau diusulkan di dalam wilayahnya (any sanitary or phytosanitary regulations adopted or proposed within its territory);
b. setiap prosedur pengawasan dan inspeksi, perlakuan terhadap produksi dan karantina, toleransi pestisida yang diijinkan dan prosedur persetujuan atas penggunaan zat-zat additif terhadap makanan, yang dioperasikan dalam wilayah suatu negara (any control and inspection procedures, production and quarantine treatment, pesticide tolerance and food additive approval procedures, which are operated within its territory;)
c. prosedur-prosedur untuk melakukan penilaian resiko, factor-¬faktor yang diperhatikan dalam penilaian resiko, sebagaimana juga dengan penentuan mengenai tingkat yang perlindungan yang layak untuk kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan (risk assessment procedures, factors taken into consideration, as well as the determination of the appropriate level of sanitary or phytosanitary protection);
d. keanggotaan dan partisipasi dari suatu negara anggota, atau badan-badan yang terdapat dalam wilayah negara anggota dalam organisasi internasional atau regional yang berkaitan dengan system perlindungan terhadap kesehatan dan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan; keanggotaan dan partisipasi dari satu negara anggota dalam perjanjian bilateral atau perjanjian multilateral dan upaya¬upaya yang dilakukan dalam ruang lingkup perjanjian SPS, dan teks dari perjanjian-perjanjian dan upaya-upaya tersebut (the membership and participation of the Member, or of relevant bodies within its territory, in international and regional sanitary and phytosanitary organizations and systems, as well as in bilateral and multilateral agreements and arrangements within the scope of this Agreement, and the texts of such agreements and arrangements).
2.2 Permintaan atas Informasi
Badan-badan pemerintah selain enquiry points dalam wilayah suatu negara anggota dapat menerima permintaan atas informasi-informasi sebagaimana disebutkan di atas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Badan atau suatu unit dalam pemerintahan dapat terus menerima dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tanpa memprosesnya melalui enquiry point. Namun demikian enquiry point yang sudah ditentukan harus menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan padanya mengenai hal-hal yang menyangkut perjanjian SPS.
Permintaan yang diajukan pada enquiry point dapat berasal dari enquiry point di lain negara anggota, atau berasal dari pihak-pihak yang berkepentingan seperti assosiasi-assosiasi atau kamar dagang di lain negara anggota atau dari negara yang bukan anggota WTO. Sebagai suatu aturan umum, enquiry point hanya diwajibkan menjawab permintaan dari negara anggota WTO tetapi dalam buku panduan tersebut anggota-anggota disarankan untuk memperlakukan setiap permintaan secara sama dan menjawab setiap pertanyaan mengenai aturan SPS yang diterapkannya. Dalam buku tersebut juga dinyatakan bahwa hal yang terbaik adalah menjawab semua pertanyaan kepada setiap penanya secara langsung tetapi untuk mendukung system enquiry point disarankan agar dalam menjawab pertanyaan dan memenuhi permintaan, disamping memberikan jawaban secara langsung kepada penanya, enquiry point juga menyerahkan salinan dari jawabannya kepada enquiry point di negara anggota darimana pertanyaan itu berasal.

2.3 Cara Pengiriman dan Biaya yang dikenakan
Cara-cara pengiriman informasi yang dimintakan oleh anggota lain dari satu anggota adalah berada dalam wilayah kebijaksanaan dari anggota. Namun demikian anggota-anggota diharapkan untuk mengirimkan informasi yang dibutuhkan dengan cara yang tercepat. Metode yang termudah adalah dengan mengirimkannya melalui electronic mail (e-mail) atau melalui sarana faksimili. Secara alternatif anggota dapat mengirimkan informasi yang dimintakan melalui jasa pos atau kurir atau melalui kantor diplomat yang ada di wilayah satu anggota.
Suatu anggota dapat mengenakan biaya untuk informasi yang diberikannya ditambah dengan biaya pengiriman. Namun demikian biaya tersebut harus sama dengan biaya yang dikenakan kepada warganya sendiri. Biaya-biaya yang dikenakan dalam banyak hal adalah jumlah yang sangat kecil sehingga kemungkinan akan sulit untuk menagihkannya. Dari sebab itu anggota-anggota dianjurkan untuk tidak mengenakan biaya sebagai suatu pertanda adanya itikad baik. Hal yang sama juga akan terjadi jika anggota yang bersangkutan memintakan informasi ke anggota yang lain akan tidak dikenakan biaya.
3. Notifikasi
3.1 Kewajiban
Kepada Para Anggota WTO dibebankan kewajiban untuk menotifikasi rancangan aturan SPS yang akan diberlakukan. Hal ini diatur dalam Lampiran B.5 Perjanjian SPS.

“Whenever an international standard, guideline or recommendation does not exist or the content of a proposed sanitary or phytosanitary regulation is not substantially the same as the content of an international standard, guideline or recommendation, and if the regulation may have a significant effect on trade of other Members, Members shall:
(a) publish a notice at an early stage in such a manner as to enable interested Members to become acquainted with the proposal to introduce a particular regulation;
(b) notify other Members, through the Secretariat, of the products to be covered by the regulation together with a brief indication of the objective and rationale of the proposed regulation. Such notifications shall take place at an early stage, when amendments can still be introduced and comments taken into account;
(c) provide upon request to other Members copies of the proposed regulation and, whenever possible, identify the parts which in substance deviate from international standards, guidelines or recommendations;
(d) without discrimination, allow reasonable time for other Members to make comments in writing, discuss these comments upon request, and take the comments and the results of the discussions into account.”
(“Bilamana saja tidak ada standar, pedoman atau rekomendasi internasional atau isi dari aturan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang diusulkan tidak secara substansial sama sebagaimana isi dari standar, pedoman atau rekomendasi international, dan jika aturan itu mempunyai dampak yang signifikan atas perdagangan Anggota lainnya, Para Anggota harus;
(a) melakukan pemberitahuan pada tahap yang awal dengan cara yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan Para Anggota yang berkepentingan untuk paham dengan proposal untuk memperkenalkan suatu regulasi tertentu.
(b) memberitahukan Para Anggota lainnya melalui Sekretariat, produk-produk yang akan dicakup oleh regulasi itu bersama dengan indikasi yang singkat mengenai tujuan dan dasar pemikiran dari regulasi yang diajukan. Pemberitahuan demikian harus dilakukan pada tahapan awal, ketika perubahan masih dapat dilakukan dan tanggapan-tanggapan diperhatikan.
(c) menyediakan atas permintaan kepada Para Anggota lainnya salinan regulasi yang diajukan dan, dalam hal mungkin, mengidentifikasi bagian-bagian yang pada substansinya menyimpang dari standar, pedoman atau rekomendasi internasional;
(d) tanpa diskriminasi, memberikan waktu yang cukup bagi anggota-anggota lainnya untuk memberikan tanggapan secara tertulis, mendiskusikan tanggapan atas permintaan, dan memperhatikan tanggapan-tanggapan dan hasil-hasil diskusi.”)

Lampiran B.5 ini memberi kewajiban untuk menotifikasi rancangan aturan SPS yang akan diberlakukan oleh Anggota. Menurut Lampiran B.5 ini, Para Anggota WTO yang lain harus dimungkinkan, tanpa diskriminasi, untuk memberikan komentar dalam jangka waktu yang cukup dalam proses penerimaan suatu aturan sehingga perubahan-perubahan terhadap rancangan peraturan itu masih dapat dibuat. Para Angota juga diwajibkan untuk memperhatikan tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh Anggota lainnya. Anggota-anggota tidak diwajibkan untuk membuka informasi rahasia yang dapat merugikan kepentingan dari perusahaan¬-perusahaan yang bergerak di bidang yang akan diatur itu.
Tentu saja tidak semua rancangan aturan SPS harus dinotifikasikan. Rancangan aturan SPS yang harus dinotifikasikan adalah rancangan yang dibuat dalam hal:
1. Tidak ada standar, pedoman atau rekomendasi internasional;
2. Suatu rancangan aturan SPS yang diajukan tidak secara substansial sama dengan standar , pedoman atau rekomendasi internasional atau dengan kata lain menyimpang dari standar, pedoman, atau rekomendasi internasional; dan
3. Aturan itu akan mempunyai dampak yang signifikan terhadap perdagangan dari Anggota lain.

Dua yang pertama harus dilihat dalam konteks harmonisasi. Jika tidak ada standar, pedoman, atau rekomendasi internasional maka dalam menetapkan suatu aturan SPS satu Anggota harus melakukan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2.2 dan Pasal 5.1 Perjanjian SPS. Demikian juga jika suatu aturan yang diajukan akan menyimpang dari standar, pedoman, atau rekomendasi internasional, maka sesuai Pasal 3.3 Perjanjian SPS harus mengikuti prosedur dalam Pasal 5.1 Perjanjian SPS. Hal ini akan berarti bahwa jika suatu aturan SPS dibuat dengan mengikuti Pasal 3.1 (aturan didasarkan pada standar, pedoman atau rekomendasi internasional) dan 3.2 (aturan sesuai dengan standar, pedoman, atau rekomendasi rekomendasi internasional) Perjanjian SPS, maka tidak ada kewajiban untuk melakukan notifikasi rancangan aturan SPS yang bersangkutan. Hanya terhadap rancangan aturan dimana pemerintah melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2.2 dan Pasal 5.1 yang harus dinotifikasi. Sedangkan yang ketiga harus dilihat dalam konteks Pasal 5.4 Perjanjian SPS. Namun hal ini masih kabur. Dalam pedoman penotifikasian (RECOMMENDED PROCEDURES FOR IMPLEMENTING THE TRANSPARENCY OBLIGATIONS OF THE SPS AGREEMENT (ARTICLE 7)
AS OF 1 DECEMBER 2008 G/SPS/7/Rev.3 20 June 2008), dibuat suatu penafsiran terhadap pengertian dari mempunyai akibat signifikan bagi perdagangan anggota lain sebagai berikut:
“For the purposes of Annex B, paragraphs 5 and 6 in the SPS Agreement, the concept of ‘significant effect on trade of other Members’ may refer to the effect on trade:
– of one sanitary or phytosanitary regulation only or of various sanitary or phytosanitary regulations in combination;
– in a specific product, group of products or products in general; and
– between two or more Members (countries).
When assessing whether the sanitary or phytosanitary regulation may have a significant effect on trade, the Member concerned should take into consideration, using relevant information which is available, such elements as the value or other importance of imports in respect of the importing and/or exporting Members concerned, whether from other Members individually or collectively, the potential development of such imports, and difficulties for producers in other Members to comply with the proposed sanitary or phytosanitary regulations. The concept of a significant effect on trade of other Members should include both import-enhancing and import-reducing effects on the trade of other Members, as long as such effects are significant.”
(“Untuk keperluan dari Lampiran B, ayat 5 dan 6 dalam Perjanjian SPS, konsep ‘akibat yang signifikan pada perdagangan dari Anggota lain’ dapat merujuk pada akibat pada perdagangan:
– dari hanya satu regulasi sanitary atau phytosanitary atau dari kombinasi berbagai regulasi sanitari atau phytosanitary;
– dalam suatu produk yang spesifik, kelompok produk atau produk-produk secara umum; dan
– antara dua atau lebih Anggota (negara-negara).

Ketika menilai apakah regulasi sanitary dan Phytosanitary mempunyai akibat yang signifikan terhadap perdagangan, Anggota yang bersangkutan harus memperhatikan, dengan menggunakan informasi yang relevan yang tersedia, elemen-elemen seperti nilai atau perlunya impor berkenaan dengan Anggota pengimpor/pengekspor yang bersangkutan, apakah dari Anggota-anggota lain secara sendiri-sendiri atau secara kolektif, potensial untuk pengembangan impor sedemikian, dan kesulitan-kesulitan bagi produsen pada Anggota lain untuk menyesuaikan dengan regulasi sanitary dan phytosanitary yang diajukan. Konsep akibat yang signifikan terhadap perdagangan harus meliputi keduanya akibat yang mempertinggi dan mengurangi impor pada perdagangan dari Anggota lain, sejauh akibat itu signifikan.”)
Kewajiban menotifikasikan rancangan aturan SPS dapat diabaikan dalam hal terdapat keadaan yang mendesak. Dalam Lampiran B.6 ditentukan:
“However, where urgent problems of health protection arise or threaten to arise for a Member, that Member may omit such of the steps enumerated in paragraph 5 of this Annex as it finds necessary, provided that the Member:
(a) immediately notifies other Members, through the Secretariat, of the particular regulation and the products covered, with a brief indication of the objective and the rationale of the regulation, including the nature of the urgent
problem(s);
(b) provides, upon request, copies of the regulation to other Members;
(c) allows other Members to make comments in writing, discusses these comments upon request, and takes the comments and the results of the discussions into account.”
(“Namun, dimana masalah mendesak dari perlindungan kesehatan timbul atau terancam timbul bagi satu Anggota, maka Anggota tersebut dapat mengabaikan langkah-langkah yang diuraikan dalam ayat 5 Lampiran ini sebagaimana ia merasa perlu, dengan ketentuan bahwa Anggota itu:

(a) segera memberitahukan Para Anggota lainnya, melalui Sekretariat, mengenai regulasi khusus itu dan produk-produk yang diliput, dengan indikasi singkat mengenai tujuan dan rasionale dari regulasi itu, termasuk sifat masalah (-masalah) yang mendesak itu;
(b) menyediakan, atas permintaan, salinan-salinan dari regulasi kepada Para Anggota lain;
(c) mengijinkan Anggota lainnya memberikan komentar secara tertulis, mendiskusikan komentar-komentar ini atas permintaan, dan memperhatikan tanggapan-tanggapan dan hasil-hasil dari diskusi¬diskusi itu.”)

3.2 OTORITAS Notifikasi
Anggota-anggota lebih jauh diwajibkan untuk menciptakan infrastruktur yang perlu untuk menjalankan kewajiban untuk melakukan notifikasi. Menurut Lampiran B.10, Anggota-anggota harus menunjuk satu otoritas pemerintah pusat yang bertanggungjawab untuk menjalankan prosedur notifikasi sebagaimana ditentukan dalam Annex B.5-8 di tingkat nasional (Members shall designate a single central government authority as responsible for the implementation, on the national level, of the provisions concerning notification procedures according to paragraphs 5, 6, 7 and 8 of this Annex.)
3.3 Prosedur Pemberitahuan
Notifikasi disampaikan kepada secretariat WTO dalam bahasan Inggris, Perancis atau Spanyol. (Lampiran B.7) Format notifikasi sudah disediakan dalam pedoman transparansi. Kepada negara-negara maju, sesuai Lampiran B.8) diberikan kewajiban untuk menyediakan salinan¬salinan dari dokumen-dokumen yang disebutkan dalam notifikasi dalam salah satu dari ketiga bahasa yang digunakan di WTO, jika ada yang memintanya. Dalam hal dokumen jumlahnya banyak maka ringkasan dari dokumen-dokumen itu harus disediakan, dan sekali lagi atas permintaan. Ini berarti jika Indonesia membutuhkan aturan yang sudah dinotifikasi oleh Spanyol, maka pihak Indonesia, jika di Indonesia tidak ada yang dapat berbahasa Spanyol, dapat meminta salinan dalam bahasa Inggris dari aturan yang bersangkutan. Bagi negara-negara sedang berkembang tidak ada kewajiban untuk memberikan dokumen yang dinotifikasi itu dalam bahasa di luar dari bahasa yang digunakan sewaktu ditetapkan. Misalnya, jika Indonesia menotifikasi suatu undang-undang, maka tidak ada kewajiban bagi Indonesia untuk menyediakan salinan dalam bahasa selain bahasa Indonesia (Lampiran B.11(a). Juga jika sekiranya terdapat informasi rahasia, yang karena sifatnya harus dirahasiakan, maka tidak ada kewajiban untuk menyampaikannya dalam notifikasi (Lampiran B.11(b).
Sekretariat dengan segera harus mengedarkan notifikasi tersebut kepada Anggota¬anggota lain dan kepada organisasi internasional yang berkepentingan (Lampiran B.9). Dalam kenyataannya setiap orang dapat mendapatkan notifikasi-notifikasi yang diedarkan oleh secretariat melaui e-mail dengan berlangganan secara gratis.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s