Artikel

Kesejahteraan Hewan Tanggung Jawab Bersama

Terdapat tiga momen dalam waktu yang berdekatan yang berkaitan dengan kesejahteraan hewan, meskipun tidak disadari atau tidak awas mengenai hal itu. Pertama adalah tindakan Pemprov DKI Jakarta menertibkan perdagangan hewan kurban termasuk pengaturan mengenai pemotongan hewan kurban. Boleh jadi perspektif Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dalam menertibkan penjualan hewan kurban adalah soal tata kota dan kenyamanan warga Jakarta dan mungkin juga karena, sebagaimana diakuinya, beliau demen ribut. Kedua, rencana menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta yang akan mengatur mengenai peredaran daging anjing untuk konsumsi yang membuat gonjang ganjing bahkan sampai membuat Garda Satwa indonesia tidak gembira. Perspektif Pemprov DKI adalah soal kesehatan hewan. Sebagaimana diketahui penyakit rabies berasal dari hewan seperti dan terutama dari anjing. Ketiga, permintaan Presiden Jokowi untuk perbaikan atas kebun binatang yang tidak layak yang tidak memenuhi etika untuk pelestarian satwa langka. Permintaan itu disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu pengurus Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI), di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/9/2015).

Ketiga momen tersebut membawa kita kepada persoalan kesejahteraan hewan. Organisasi Kesehatan Hewan dunia (World Health Animal Organisation) sudah menerbitkan standar internasional yaitu Terrestrial Animal Health Code. Dalam standar tersebut didedikaskan satu seksi khusus untuk membahas mengenai kesejahteraan hewan, yang antara lain membri rekomendasi soal pengangkutan baik melalui darat, laut, maupun udara dan cara-cara pemotongan hewan.Juga diatur penanganan terhadap satwa liar seperti anjing liar (stray dog). Dalam Terrestrial Animal Health Code 2015 tersebut, kesejahteraan hewan disebutkan:
Animal Welfare “means how an animal is coping with the conditions in which it lives. An animal is in a good state of welfare if (as indicated by scientific evidence) it is healthy, comfortable, well nourished, safe, able to express innate behaviour, and if it is not suffering from unpleasant states such as pain, fear and distress. Good animal welfare requires disease prevention and veterinary treatment, appropriate shelter, management, nutrition, humane handling and human slaughter/killing. Animal welfare refers to the state of the animal; the treatment that an animal receives is covered by other terms such as animal care, animal husbandry, and humane treatment.

Sebelumnya Indonesia sudah mengaur mengenai kesejahteraan hewan ini dalam UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan UU No. 41 tahun 2014. Dalam Undang-undang itu disebutkan dalam Pasal 1 butir 42 “Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari periakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.”

Dalam Pasal 66 ditentukan:
(1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
(2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;
b. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiyaan, dan penyalahgunaan; dan
g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
(3) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.
(4) ………

Dalam Penjelasan Pasal 66 dijelaskan:
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “manusiawi” adalah tindakan yang merujuk pada etika dan nilai kemanusiaan, seperti tidak melakukan penyiksaan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah tindakan untuk memeroleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memerlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan, misalnya pengglonggongan sapi.
Yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” adalah tindakan untuk memeroleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memerlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut, misalnya pencabutan kuku kucing.

Pembentuk Undang-undang tampaknya melihat bahwa ketentuan dalam Pasal 66 hanya semata-mata pernyataan sehingga dalam perubahan dalam UU No. 41 tahun 2014 memberikan ketentuan yang lebih tegas dimana ditambahkan satu pasal, yaitu Pasal 66A yang berbunyi:
(1) Setiap Orang dilarang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
(2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Kesejahteraan hewan sebagai suatu kewajiban tidak hanya tugas dari pemerintah dan pemerintah tetapi juga keseluruhan masyarakat (Pasal 67).

Agar ketentuan mengenai Kesejahteraan hewan maka dalam UU No. 41 tahun 2014 ditentukan ancaman pidana dengan menambahkan satu pasal yaitu Pasal 91 B yang berbunyi:
(1) Setiap Orang yang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,0O (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Dengan melihat ketentuan-ketentuan dalam UU tersebut di atas dan dengan memperhatikan standar internasional yang relevan sebagaimana dibuat organisasi kesehatan hewan dunia maka tindakan yang diambil oleh Gubernur DKI menertibkan penjualan kambing kurban dapat dipandang sebagai pengejewantahan dari ketentuan mengenai kesejahteraan hewan dalam pengertian UU No. 18 tahun 2009 sebagaimana diubah dengan UU No. 41 tahun 2014. Tindakan penjual hewan kurban dapat dikatakan sebagai tidak manusiawi dan dapat dikategorikan sebagai penganiayaan terhadap hewan-hewan kurban. Jika Gubernur tidak menertibkannya maka Gubernur dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 B ayat (2).

Demikian juga dengan rencana Gubernur yang akan menata peredaran daging anjing untuk konsumsi dapat disebut sebagai pengejewantahan kesejahteraan hewan. Gubernur menyadari bahwa sulit melarang untuk mengkonsumsi anjing dan oleh karenanya lebih baik membatasi yang pada akhirnya menimbulkan kesadaran untuk tidak mengkonsumsi daging anjing (terlepas dari cita rasa nikmat dari daging anjing dan fakta sup anjing sangat efektif sebagai penawar/obat demam). Membawa masyarakat untuk tidak mengkonsumsi anjing secara perlahan karena ia bukan hewan ternak, sebagaimana konsern dari Garda Satwa Indonesia, sudah termasuk bagian dari upaya menjaga kesejahteraan hewan.

Kebun binatang juga harus dikembangkan agar sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 UU sebagaimana disebut di atas. Sangatlah relevan apa yang dikemukakan Presiden kepada Perhimpunan kebun binatang agar dilakukan perbaikan tetapi tidak hanya untuk kepentingan pelestarian satwaa langka tetapi juga untuk keseluruhan satwa yang ada di kebun binatang yang perlu dijaga kesejahteraannya sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut di atas. Jika sekiranya perbaikan itu tidak dilakukan maka dapat dikatakan bahwa pengelola kebun binatang sudah melakukan tindak pidana asebagaimana dimaksud dalam pasal 66 A dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 B ayat (1).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s