Artikel · Kasus

Pengujan Ketentuan Jaminan Produk Halal Indonesia di WTO

Saya membaca-baca soal perkara-perkara yang masuk di WTO dan memeriksa agenda-agenda persidangan Badan Penyelesaian Sengketa WTO dalam belakangan ini. Saya membaca, salah satunya, agenda persidangan Badan Penyelesaian Sengketa untuk tanggal 28 Oktober 2015. Ada dua gugatan terhadap Indonesia yang ditempatkan sebagai item dalam agenda sidang tersebut.
(1) Gugatan Vietnam dalam perkara bertajuk INDONESIA – SAFEGUARD ON CERTAIN IRON OR STEEL PRODUCTS (WT/DS496/3). Gugatan ini mengenai tindakan pemerintah Indonesia yang mengenakan tindakan pengamanan (safeguards) atas produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan. (produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm (enam ratus millimeter) atau lebih, disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng, mengandung karbon kurang dari 0,6% (nol koma enam perseratus) menurut beratnya, dengan ketebalan sampai dengan 0,7 mm (nol koma tujuh millimeter) yang termasuk dalam Pos Tarif ex 7210.61.11.00). Gugatan Vietnam ini sudah untuk kedua kalinya masuk dalam agenda DSB sehngga sudah pasti DSB akan membentuk Panel untuk memeriksa perkara ini.
(2) Gugatan Brazil bertajuk INDONESIA – MEASURES CONCERNING THE IMPORTATION OF CHICKEN MEAT AND CHICKEN PRODUCTS (WT/DS484/8), mengenai pengimporan daging ayam dan produk-produk dari ayam ke Indonesia, . Gugatan Brazil in didaftarkan pada tanggal 15 Oktober 2015. Gugatan ini baru untuk pertama kalinya dimasukkan salah satu item dalam agenda persidangan DSB dan dapat terjadi dalam persidangan DSB tanggal 28 Oktober 2015 Indonesia menghalangi pembentukan panel.

Gugatan Mengenai “Produk Halal”
Kebanyakan dari persoalan yang diajukan adalah bahwa ketentuan-ketentuan Indonesia mengenai impor daging ayam dan produk-produk dari ayam bertentangan dengan Perjanjian SPS. Ada juga bagian dari gugatan itu yang mempersoalkan rezim perijinan impor ke Indonesia. Dan yang menarik bagi saya dalam rangka penulisan artikel ini adalah gugatan Brazil mengenai ketentuan dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL dan PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139/Permentan/PD.410/12/2014 TENTANG PEMASUKAN KARKAS, DAGING, DAN/ATAU OLAHANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA yaitu bahwa aturan itu danggap sebagai cara untuk melarang impor daging ayam dan produk-produk ayam, dan bahwa persyaratan penyembelihan dan pelabelan halal bersifat dskriminatif.
Dalam gugatannya soal produk halal, Brazil menempatkannya dalam dua bagian, yaitu dalam bagian I GENERAL PROHIBITION ON THE IMPORTATION OF CHICKEN MEAT AND CHICKEN PRODUCTS. Menyangkut soal ini Brazil mendalilkan bahwa Indonesia menetapkan larangan impor melalui regulasi-regulasi yang berbeda mengenai persyaratan penyembelihan dan pelabelan halal untuk impor daging ayam dan produk-produk ayam (Indonesia establishes an import prohibition through different regulations regarding halal slaughtering and labelling requirements for imported chicken meat and chicken products). Menurut Brazl hal in bertentangan dengan Pasal XI GATT 1994, Pasa 4.2 Perjanjan Pertanian, Perjanian SPS, Perjanjian TBT, dan Perjanjian Lisensi impor dari WTO. Gugatan lain mengenai persyaratan halal terdapat dalam bagian IV dari Gugatan itu yang diberi judul “Indonesia maintains measures which discriminate against imported chicken meat and chicken products” Menyangkut soal ini Brazl mendalilkan salah satunya bahwa “Pengawasan dan impementasi persyaratan-persyaratan penyembelihan dan pelabelan halal pada daging ayam dan produk-produk ayam yang diimpor jauh lebih ketat dibandingkan dengan yang diberikan kepada produk Indonesia (Surveillance and implementation of halal slaughtering and labelling requirements for imported chicken meat and chicken products established by different Indonesian regulations are much stricter than the surveillance and the implementation of halal requirements applied to the domestic production in Indonesia). Hal ini, dikatakan oleh Brazil bertentangan dengan: (1) Pasal 2.3 Perjanjian SPS karena “these measures consist in an arbitrarily and unjustifiably discrimination between imported products in identical or similar conditions to domestic products” (2) Pasal 2.1 dan 2.2 Perjanjian TBT karena aturan halal Indonesia memberikan perllakuan yang lebih kurang menguntungkan dengan yang diberikannya pada produk sejenis dari dalam negeri (as the Indonesian halal measures accord less favourable treatment to imported products than that accorded to like products of national origin) dan (3) bertentangan dengan Pasal III:4 GATT 1994 karena “these measures accord to the imported products less favorable treatment than that accorded to like domestic products”.

Ketentuan Jaminan Produk Halal

Kewajiban bahwa produk harus bersertifikat halal diatur dalam Pasal 4 UU Produk Jaminan Halal. Menurut Pasal 67 UU itu, kewajiban itu baru berlaku setelah 5 tahun terhitung sejak diundangkannya UU itu. Sebelum masa 5 tahun itu diatur pelaksanaan secara bertahap melalui Peraturan Pemerintah.

Pasal 67 selengkapnya berbunyi:
(1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(2) Sebelum kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku, jenis Produk yang bersertifikat halal diatur secara bertahap.
(3) Ketentuan mengenai jenis Produk yang bersertifikat halal secara bertahap sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Undang-undang itu dundangkan 17 Oktober 2014 dan dengan demikian akan mulai berlaku penuh pada 17 Oktober 2019. Ini berarti kado ulang tahun untuk UU Jaminan Produk Halal adalah gugatan oleh Brazil di WTO (Gugatan Brazil, sebagaimana disebut di atas diajukan tanggal 15 Oktober 2015).

Tentu akan menjadi persoalan juga mengapa Menteri Pertanian yang mengatur masalah jaminan halal ini dalam Permentan sementara belum ada Peraturan Pemerintah yang mengaturnya. Juga menarik perhatian saya bahwa dalam konsiderans dari Permentan tersebut UU Jaminan Produk Halal tidak dibuat sebagai rujukan dalam mengatur ketentuan produk halal. Memang dari segi materi muatan ketentuan mengenai jaminan produk halal Permentan itu tidak bertentangan tetapi persoalan waktu penerapannya yang akan jadi soal.

Pembacaan saya atas Peraturan perundang-undangan Indonesia soal produk halal , ketentuan halal sudah cukup netral dan juga sesuai dengan The Codex General Guidelines for the Use of the Term “Halal” yang disahkan oleh Codex Alimentarius Commission dalam persidangannya yang ke 22 tahun 1997 (CAC/GL 24-1997) . Walaupun dalam UU Jaminan Produk Halal dan dalam Permentan itu nama Codex Alimentarius tidak dibawa-bawa tetapi Indonesia dapat menyandarkan diri kepadanya untuk pembenaran aturan Jaminan Produk Halal baik dalam UU maupun dalam Peraturan Menteri Pertanian yang menjadi sorotan tersebut. Sesuai Pasal 2.4 Perjanjian TBT aturan-aturan yang sesuai dengan standar Internasional dianggap sudah sesuai dengan TBT dan pada gilirannya tidak bertentangan dengan GATT 1994. Dengan demikian ketentuan jaminan Produk Halal bukanlah larangan impor sebagamana didalilkan oleh Brazil. Membaca gugatan dari Brazil ini, saya melihat bahwa gugatan menyangkut larangan impor karena adanya jaminan produk halal akan kandas.

Hanya saja yang menjadi soal adalah dalam hal pengawasan dan implementasi sebagaimana didalilkan Brazil dalam bagian IV dari gugatannya sebagaimana disebut di atas. Suatu peraturan dapat netral secara hukum atau tidak ada diskriminasi secara hukum tetapi dalam pelaksanaan mungkin ada diskriminasi (de facto discrimination). Baik UU maupun Permentan itu tidak mendorong atau menciptakan peluang untuk adanya diskriminasi secara de facto.

Terakhir, sepengetahuan saya Brazil belum diijinkan untuk mengekspor daging ke Indonesia, lalu mengapa Brazil dapat mendalilkan ada diskriminasi secara de facto dalam pengawasan dan pelaksanaan Jaminan Produk Halal. Indonesia tentu dapat mematahkan dalil dari Brazil menyangkut soal produk halal dan juga gugatan yang lain dari Brazil. Pembacaan saya terhadap gugatan Brazil dan juga putusan-putusan dalam perkara-perkara di bawah Perjanjian SPS dan TBT menunjukkan bagi saya bahwa gugatan Brazil sangat lemah. Tinggal bagaimana pemerintah Indonesia menghadapinya dengan cerdas…….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s