Artikel

INSPEKSI DAN SERTIFIKASI IMPOR DAN EKSPOR PANGAN

PRINCIPLES FOR FOOD IMPORT AND EXPORT INSPECTION
AND CERTIFICATION
CAC/GL 20-1995
CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION

PRINSIP-PRINSIP UNTUK INSPEKSI DAN SERTIFIKASI IMPOR DAN EKSPOR PANGAN
CAC / GL 20-1995
1. BAGIAN 1 – PENDAHULUAN

1. Sistem-sistem inspeksi dan sertifikasi yang diakui resmi dan secara resmi adalah pada dasarnya penting dan secara luas digunakan sebagai cara pengawasan pangan; prinsip-prinsip berikut berlaku untuk system-sistem sedemikian. Kepercayaan konsumen dalam kualitas (termasuk keamanan) dari pasokan pangan mereka sebagian tergantung pada persepsi mereka mengenai efektivitas tindakan pengendalian pangan. Bagian yang substansial dari perdagangan pangan dunia, misalnya dalam daging dan produk-produk daging,
tergantung pada penggunaan system inspeksi dan sertifikasi. Namun, persyaratan-persyaratan inspeksi dan sertifikasi secara signifikan dapat menghambat perdagangan internasional dalam bahan pangan. Sebagai konsekwensi adaah diinginkan bahwa desain dan penerapan sistem ini harus mencerminkan prinsip-prinsip yang sesuai.

2. Inspeksi pangan dapat terjadi pada setiap tahap dalam proses produksi dan distribusi. Untuk beberapa makanan, pemeriksaan pengawasan panen, pengolahan, penyimpanan, transportasi, dan penanganan lainnya dari produk dapat menjadi sarana yang paling tepat untuk memastikan keamanan pangan. Menurut metode pelestarian digunakan, boleh jadi perlu untuk mempertahankan pemeriksaan pengawasan secara terus menerus sampai dengan saat penjualan eceran. Sistem pemeriksaan dapat difokuskan pada bahan makanan itu sendiri, pada prosedur dan fasilitas yang digunakan dalam rantai produksi dan distribusi, pada substansi dan materi yang dapat dimasukkan ke dalam atau mencemari bahan makanan.

3. Pemeriksaan harus dilakukan pada tahap yang paling tepat (misalnya kontrol refrigerasi pada setiap tahap dari rantai dingin). Untuk beberapa persyaratan, misalnya yang berkaitan dengan deskripsi produk, dimungkinkan untuk membatasi inspeksi pada proses distribusi dan sebelum penjualan akhir.

4. Dalam keduanya desain dan penggunaan, system inspeksi dan sistem sertifikasi pangan harus diatur oleh sejumlah prinsip yang akan memastikan hasil yang optimal sesuai dengan perlindungan konsumen dan fasilitasi perdagangan.

BAGIAN 2 – DEFINISI

Audit adalah pemeriksaan independen yang sistematis dan fungsional untuk menentukan apakah kegiatan dan hasil terkait sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
Sertifikasi adalah prosedur dimana badan-badan sertifikasi resmi atau badan-badan sertifikasi yang diakui secara resmi menyediakanjaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem kontrol pangan sesuai dengan persyaratan-persyaratan. Sertifikasi dari pangan dapat, sebagaimana layak, didasarkan pada berbagai kegiatan inspeksi yang dapat mencakup inspeksi on-line yang berlanjut, audit sistem jaminan kualitas, dan pemeriksaan produk jadi.

Inspeksi adalah pemeriksaan pangan atau sistem untuk kontrol pangan, bahan baku, pengolahan, dan distribusi termasuk pengujian produk dalam proses dan produk jadi, untuk memverifikasi bahwa mereka memenuhi persyaratan.

Sistem pemeriksaan resmi dan sistem sertifikasi resmi adalah sistem yang dikelola oleh sebuah badan pemerintah yang memiliki yurisdiksi yang diberi wewenang untuk melakukan fungsi regulasi atau penegakan atau keduanya.

Sistem inspeksi yang diakui secara resmi dan system sertifikasi yang diakui secara resmi adalah sistem yang telah resmi disetujui atau diakui oleh instansi yang berwenang.

Penilaian risiko adalah evaluasi atas kemungkinan dan keparahan efek buruk pada kesehatan masyarakat yang timbul, misalnya, dari kehadiran dalam bahan pangan zat-zat aditif, kontaminan, residu, racun atau organisme penyebab penyakit.

Persyaratan-persyaratan adalah kriteria yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang yang terkait dengan perdagangan bahan pangan yang mencakup perlindungan kesehatan masyarakat, perlindungan konsumen dan persyaratan-persyaratan perdagangan yang adil.

Bagian 3 Prinsip-prinsip

5. system inspeksi dan sertifikasi pangan harus digunakan di mana tepat untuk memastikan bahwa pangan, dan sistem produksi mereka, memenuhi persyaratan-persyaratan untuk melindungi konsumen terhadap bahaya bawaan pangan dan praktik-praktek pemasaran yang menyesatkan dan untuk memfasilitasi perdagangan atas dasar deskripsi produk yang akurat.

Kesesuaian untuk tujuan
6.Sistem Inspeksi dan sertifikasi harus sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan memperhatikan penentuan tingkat perlindungan yang dapat diterima yang dipersyaratkan.

Penilaian risiko

7. sistem Inspeksi untuk memastikan keamanan pangan harus dirancang dan dioperasikan atas dasar penilaian risiko yang obyektif sesuai dengan keadaan-keadaan.
Sebaiknya metodologi penilaian risiko yang digunakan harus konsisten dengan pendekatan yang diterima secara internasional. Penilaian risiko harus didasarkan pada bukti ilmiah yang tersedia yang terkini.
8. Sistem Inspeksi harus diterapkan untuk komoditas dan metode pengolahan tertentu sebanding dengan risiko yang telah dinilai. Dalam melakukan penilaian risiko atau dalam menerapkan prinsip-prinsip kesepadanan, negara-negara pengimpor harus memberikan pertimbangan pada pernyataan negara-negara pengekspor atas dasar bebas dari penyakit yang berkaitan dengan pangan baik pada tingkat nasional maupun wilayah.

Non-diskriminasi
9. Negaranegara harus memastikan bahwa mereka menghindari perbedaan-perbedaan yang sewenang-wenang dan yang tidak dapat dibenarkan dalam tingkat risiko yang dianggap tepat dalam situasi-situasi yang berbeda untuk menghindari diskriminasi atau hambatan terselubung pada perdagangan.

Efisiensi

10. System-sistem Inspeksi dan sertifikasi harus memiliki sarana yang memadai untuk melakukan tugas mereka. Dalam pilihan system inspeksi dan sertifikasi, harus ada pertimbangan biaya kepada konsumen dan untuk biaya dalam bentuk uang dan waktu bagi industry pangan yang kena dampak dan pemerintah yang berkonsultasi dengan badan-badan yang berkepentingan sebagaimana layak.
Sistem-sistem sedemikian harus tidak lebih membatasi perdagangan daripada yang diperlukan untuk mencapai tingkat perlindungan yang diperlukan.

Harmonisasi

11. Negara-negara anggota harus menggunakan standar, rekomendasi dan pedoman dari Codex (atau yang berasal dari organisasi-organisasi internasional lainnya yang keanggotaannya terbuka untuk semua negara) bilamana tepat sebagai unsur-unsur dari system inspeksi dan sertifikasi mereka. Negara-negara harus berpartisipasi aktif dalam pekerjaan dari Codex Alimentarius Commission dan badan-badan internasional lain yang relevan untuk memajukan dan memfasilitasi pengembangan, pengesahan dan peninjauan norma Codex.

Kesepadanan
12. Negara-negara harus mengakui bahwa sistem pemeriksaan / sertifikasi yang berbeda dapat memenuhi tujuan yang sama, dan karena itu sepadan.
Kewajiban untuk menunjukkan kesepadanan terletak pada negara pengekspor.
Transparansi

13. Sambil menghormati keprihatinan yang sah untuk menjaga kerahasiaan, prinsip-prinsip dan operasi system pemeriksaan dan sertifikasi pangan harus terbuka untuk pengawasan oleh konsumen dan organisasi perwakilan mereka, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

14. Negara pengimpor harus menyediakan informasi tentang persyaratan yang berlaku dan rancangan perubahan-perubahan pada persyaratan-persyaratan harus dipublikasikan dan, kecuali dalam hal bahaya serius dan segera, jangka waktu yang cukup diizinkan untuk memberikan komentar. Pandangan dari negara-negara pengekspor, dan terutama yang diterima dari negara-negara berkembang, harus diperhatikan dalam mengambil keputusan akhir. Sebuah jangka waktu yang wajar harus diperbolehkan sebelum persyaratan baru berlaku untuk mengizinkan negara-negara pengekspor, dan secara khusus negara-negara sedang berkembang, untuk membuat perubahan yang perlu untuk aturan metode produksi dan pengendalian.

15. Negara-negara pengimpor harus membuat tersedia untuk negara-negara pengekspor, atas permintaan, nasihat yang tepat waktu sebagai dasar keputusan yang telah mereka ambil mengenai kepatuhan pangan dengan –persyaratannya yang relevan.

16. Atas permintaan dari pejabat yang berwenang dari negara-negara pengimpor, negara-negara pengekspor harus menyediakan akses untuk melihat dan menilai kerja yang sebenarnya system inspeksi dan sertifikasi mereka yang relevan.

Perlakuan khusus dan berbeda

17. Dalam desain dan penerapan system inspeksi dan sertifikasi pangan, negara-negara pengimpor harus memperhatikan kemampuan negara-negara sedang berkembang untuk menyediakan pengamanan (safeguards) perlu.

Kontrol dan pemeriksaan prosedur

18. Negara-negara pengimpor harus menyelesaikan tanpa keterlambatan yang tidak perlu setiap prosedur yang perlu untuk menilai kepatuhan dengan persyaratan-persyaratan. Persyaratan-persyaratan informasi dan biaya apapun yang dikenakan oleh negara pengimpor harus dibatasi untuk apa yang wajar dan perlu.

Validitas sertifikasi

19. Negara-negara yang mensertifikasi ekspor pangan dan negara-negara pengimpor yang mengandalkan sertifikat ekspor harus mengambil tindakan untuk menjamin keabsahan sertifikasi. Langkah-langkah validasi oleh negara-negara pengekspor dapat mencakup pencapaian kepercayaan bahwa sistem inspeksi resmi atau yang diakui secara resmi telah memverifikasi bahwa produk atau proses dimaksud dalam sertifikat sesuai dengan persyaratan-persyaratan.
Langkah-langkah oleh negara pengimpor mungkin termasuk titik sistem pemeriksaan pada tempat pemasukan, dan memastikan bahwa sertifikat sendiri otentik dan akurat.
Disahkan 2003, Revisi 2006

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s