Artikel

Penolakan Pangan

PEDOMAN UNTUK PERTUKARAN INFORMASI ANTARA NEGARA-NEGARA MENGENAI PENOLAKAN-PENOLAKAN ATAS PANGAN YANG DIIMPOR

CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION

GUIDELINES FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION
BETWEEN COUNTRIES ON REJECTIONS OF IMPORTED FOOD
CAC/GL 25-1997
BAGIAN 1 – PEMBUKAAN
1. Pedoman-pedoman berikut menyediakan dasar pertukaran informasi terstruktur tentang penolakan-penolakan impor. Unsur-unsur terpenting untuk dipertimbangkan dalam pedoman-pedoman itu ditunjukkan dalam Lampiran dan masing-masing kategori dibahas di bawah. Pedoman-pedoman ini dimaksudkan mencakup semua tipe pangan.
2. Pedoman ini hanya membahas mengenai penolakan impor karena kegagalan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan di Negara pengimpor. Pertukaran informasi dalam pengawasan pangan dalam keaadaan-keadaan darurat dibahas dalam Pedoman-Pedoman untuk pertukaran Informasi dalam pengawasan Pangan Keadaan-keadaan Darurat (CAC/GL 19-1995)
3. Penggunaan Pedoman-pedoman untuk Pertukaran Informasin atas Penolakan pangan yang diimpor ini dimaksudkan untuk membantu Negara-negara untuk menyesuaikan dengan Prinsip-prinsip Inspeksi dan Sertifikasi Impor dan Ekspor Pangan (CAC/GL 20-1995), secara khusus ketentuan-ketentuan mengenai transparansi yang terdapat dalam paragraph 14 Prinsip-Prinsip itu.

BAGIAN 2 – PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN UMUM

4. Dalam hal otoritas-otoritas pengawasan pangan dalam suatu Negara pengimpor menolak suatu pengiriman atas pangan yang dimaksudkan untuk pengimporan mereka harus selalu menyediakan pada importer dari pengiriman dengan memberikan alasan-alasan untuk penolakan itu. Informasi yang benar harus juga disediakan bagi eksportir jika otoritas pengawas menerima suatu permohonan tersebut.

5. Dalam ha penolakan pengiriman timbul dari:
– bukti keamanan pangan yang serius atau masalah kesehatan masyarakat pada Negara pengekspor; atau
– bukti misrepresentasi atau penipuan konsumen yang serius;
– bukti kegagalan yang serius salam system inspeksi dan pengawasan di Negara pengekspor.
Otoritas pengawasan pangan di Negara pengimpor harus memberitahukan otoritas-otoritas pengawasan pangan di Negara-negara pengekspor dengan segera (melalui telekomunikasi atau cara-cara komunikasi cepat yang serupa lainnya) dengan memasok detail yang ditentukan dalam Lampiran pada Pedoman ini.

6. Atas penerimaan komunikasi tersebut, otoritas-otoritas pengawasan pangan di Negara pengekspor harus melakukan investigasi yang perlu untuk menentukan penyebab dari setiap masalah yang mengarah pada penolakan pengiriman. Otoritas pengawas pangan di Negara pengekspor jika diminta, harus menyediakan pada Negara pengimpor dengan informasi tentang hasil dari investigasi yang perlu, jika tersedia. Diskusi bilateral harus ada sebagaimana perlu.

7. Dalam keadaan-keadaan, sebagai contoh:
– dimana terdapat bukti atas kegagalan-kegagalan yang berulang dari suatu yang sifatnya dapat diperbaiki (seperti kekeliruan-kekeliruan pelabelan, salah penempatan dokumen-dokumen); atau
-dimana terdapat bukti kegagalan-kegagalan yang sistematis dalam penanganan, penyimpanan atau pengangkutan segera sesudah inspeksi/sertifikasi oleh otoritas-otoritas di Negara pengkespor.
Otoritas-otoritas pengawasan pangan di Negara pengimpor harus juga membuat pemberitahuan yang layak pada otoritas-otoritas pengawasan pangan di Negara pengekspor, baik secara periodic atau atas permintaan.

8. Adalah juga terbuka bagi Negara pengimpor untuk memasok informasi mengenai penolakan-penolakan bagi Negara pengekspor bahkan ketika hal ini tidak ditentukan dalam peedoman-pedoman ini.

9. Pada beberapa Negara informasi tentang hasil-hasil yang didapat dalam pengawasan pangan public adalah tersedia secara bebas sementara di Negara-negara lain kendala-kendala hukum dapat mencegah atau membatasi penyebaran pada pihak ketiga informasi mengenai sebagai contoh, penolakan-penolakan impor. Dalam beberapa kasus informasi tidak dapat diperukarkan sebelum suatu waktu tertentu lampau. Sejauh mungkin Negara-negara harus mengurangi pembatasan-pembatasan pada pmbukaan pada Negara-negara lain tentang pangan yang ditolak.

10. Untuk memungkinkan FAO dan WHO untuk membantu Negara-negara pengekspor daam upaya-upaya mereka untuk memenuhi persyaratan-persyaratan Negara-negara pengimpor, informasi tentang penolakan-penolakan pangan yang diimpor harus dibuat tersedia untuk FAO dan WHO atas permintaan.

Bagian 3 – Detail Informasi

Identifikasi pangan yang bersangkutan
11. Suatu jumlah informasi dasar tertentu diwajibkan agar dapat mengidentifikasi pengiriman atau bagian dari pangan yang telah ditolak masuk ketika dihadirkan untuk pengimporan. Informasi paling penting dalam hubungan ini adalah deskripsi mengenai sifat dan kuantitas pangan, setiap bagian identifikasi atau stempel, tanda, atau angka-angka identifikasi yang lain dan nama dan alamat dari eksportir dn/atau pembuat atau pabrikan pangan. Informasi tentang importer atau penjual juga berguna. Dimana suatu bagian sudah disertifikasi, nomor sertifikat dapat menyediakan suatu metode identifikasi yang penting.

Detail Pengimporan
12. Informasi tentang pengimporan atau penyajian untuk pengimporan adalah perlu. Unsur-unsur terpenting disini adalah: tempat dan tanggal pemasukan, dan identitas dan detail kontak dari pengimpor.

Keputusan Penolakan
13. Adalah perlu untuk mendapatkan informasi tentang keputusan menolak pengimporan, khususnya nama otoritas pengawasan pangan yang membuat keputusan, kapan keputusan dibuat dan apakah keseluruhan atau hanya bagian dari pengiriman yang ditolak masuk.

Alasan-alasan untuk penolakan
14. Alasan (-alasan) mengapa suatu pengiriman pangan telah ditolak masuk harus secara jelas dinyatakan dan rujukan harus dibuat pada regulasi-regulasi atau standar-staandar yang telah dilanggar.
15. Pangan dapat ditolak karena mereka ditemukan tidak dapat diterima ketika tunduk pada pemeriksaan organoleptic atau karena mereka mempunyai cacat-cacat teknis/fisik., seperti kaleng bocor, segel rusak dan kotak rusak. Dalam keadaan-keadaan dimana pemeriksaan fisik mengarah pada penolakan, deskripsi yang jelas mengenai criteria yang digunakan harus disediakan.

16. Ketika tingkat kontaminan dalam pangan telah ditemukan berada di atas tingkat maksimum yang diijinkan, kontaminan harus ditentukan, bersama dengan tingkat yang ditemukan dan tingkat maksimum yang diijinkan. Dalam kasus kontaminasi biologis atau kontaminasi oleh toksin-toksin biologis, dimana tidak ada tingkat maximum ditentukan, identitas dari organism atau toksin yang bersangkutan tingkat kontaminasi yang ditemukan harus diberikan sespesifik, dan setepat, mungkin.
Secara sama, pelanggaran regulasi tentang pangan tambahan atau standar komposisional harus disebutkan. Beberapa Negara menerima pangan tertentu (seperti daging segar) hanya dari perusahaan yang secara spesifik disetujui dalam Negara pengekspor. Jika pangan tersebut ditolak masuk karena bukti bahwa pangan itu dating dari suatu perusahaan adalah kurang atau kurang hal ini harus disebutkan.

17. Dalam hal pengiriman impor pangan ditolak atas dasar analisis yang dilaksanakan pada Negara pengimpor, otoritas Negara pengimpor harus membuat tersedia atas permohonan detail dari metode-metode pensampelan dan analisis yang digunakan dan hasil yang didapatkan.

Tindakan yang diambil
18. Informasi harus diberikan tentang tindakan yang diambil setelah penolakan atau penyimpanan dari suatu pengiriman atas pangan. Al ini meliputi nasib dari pengiriman, seperti apakah ia dimusnahkan atau ditahan untuk perbaikan.
19. Jika pangan yang ditolak adalah yang diekspor kembali, kondisi-kondisi yang dilampirkan pada pengeksporan kembali itu harus dinyatakan. Srbagai contoh, beberapa Negara mengijinkan ekspor kembali hanya ke Negara asal atau Negara-negara yang telah menyatakan di depan bahwa meereka dipersiapkan untuk menerima pengiriman yang diketahui bahwa ia telah ditolak masuk dimanapun.

20. Sebagai tambahan padaa pertukaran informasi antara otoritas-otoritas pengawasan pangan dari Negara-negara pengekspor dan pengimpor adalah dapat bernilai untuk menginformasikan pada kedutaan atau badan representative yang lain dari Negara pengekspor situasi itu sehingga Negara yang bersangkutan dapat mengambil tindakan membetulkan cacat-cacat yang ditemukan dan sekaligus menghindari penolakan pengaapalan ke depan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s