Kasus

Sengketa Dagang WTO: US-Animals

Judul                             : UNITED STATES – MEASURES AFFECTING THE IMPORTATION OF ANIMALS, MEAT AND OTHER ANIMAL PRODUCTS FROM ARGENTINA (WT/DS447/R)

Penggugat            : Argentina

Tergugat              : Amerika Serikat

Pihak Ketiga        : Australia, Brazil, China, Uni Eropa, India, dan Republik Korea

 

DSB mensahkan Panel Report pada 31 AGUSTUS 2015

 

Fakta-fakta

  1. Aturan yang Menjadi Persoalan

Dalam kasus ini, Argentina menggugat dua aturan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS): (a) larangan AS atas pengimporan daging sapi segar (dingin atau beku) dari bagian wilayah Argentina yang berada di utara Rio Negro (Argentina Utara) dan pada pengimporan hewan, daging dan produk-produk lain dari wilayah Patagonia sebagai konsekwensi dari kegagalan untuk mengakui Patagonia sebagai daerah bebas penyait mulut dan kukuk (PMK), yang terdapat dalam Title 9 of the United States’ Code of Federal Regulations 9 CFR 94.1(b) dan regulasi tahun 2001, dan dalam  9 CFR 94; dan (b) keterlambatan yang tidak semestinya    dalam penerapan prosedur-prosedur yang ditentukan dalam Title 9 of the United States’ Code of Federal Regulations, Part 92.2 (9 CFR 92.2) pada permohonan Argentina untuk pengimporan daging sapi segar (dingin atau beku) dari Argentina Utara dan pengakuan Patagonia sebagai wilayah bebas PMK.

 1.1 Larangan Pengimporan daging sapi segar (dingin atau beku) dari Argentina Utara dan hewan, daging dan produk-produk hewan yang lain dari wilayah Patagonia

 1.1.2 Title 9 of the Code of Federal Regulations, Part 94

Aturan pertama yang menjadi persoalan adalah Title 9 of the United States’ Code of Federal Regulations, Part 94 (9 CFR 94), yang, dalam penerapannya, secara efektif melarang pengimporan daging sapi segar (dingin atau beku) dari Argentina Utara dan hewan, daging dan produk-produk hewan lain dari wilyah Patagonia.. 9 CFR 94 pada bagian yang relevan berbunyi:

94.1 Wilayah-wilayah dimana sampar hewan (rinderpest) atau PMK ada; pengimporan dilarang.

(a) APHIS mempertimbangkan sampar hewan dan PMK ada di semua wilayah di dunia kecuali wilayah-wilayah yang dinyatakan bebas dari salah satu atau kedua penyakit itu oleh APHIS.

(1) Suatu daftar wilayah-wilayah yang oleh APHIS dideklarasikan sebagai bebas PMK dimuat dalam situs web APHIS di http://www.aphis.usda.gov/import_export/animals/animal_disease_status.shtml. …

(2) APHIS akan menambahkan suatu wilayah pada daftar itu wilayah-wilayah yang ia telah mendeklarasikan sebagai wilayah bebas sampar hewan atau PMK atau keduanya setelah APHIS melakukan evaluasi atas wilyah itu sesuai dengan  §92.2 dan memutuskan bahwa penyakit atau penyakit-penyakit tidak ada. Dalam kasus suatu wilayah yang semula termuat dalam daftar itu yang kemudian dihapus karena merebaknya wabah, wilayah itu dapat kembali masuk dalam daftar itu sesuai dengan prosedur penetapan keembali status bebas penyakit dalam §92.4 sub bab ini. APHIS akan membuang suatu wilayah dari daftar atas wilayah-wilayah yang sudah dinyatakannya bebas sampar hewan atau PMK atas penentuan bahwa penyakit ada dalam wilayah itu berdasarkan laporan-laporan yang diterima oleh APHIS mengenai adanya wabah penyakit merebak dari pejabat veteriner dari Negara pengekspor, dari Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE), atau dari sumber lain yang Administrator menentukan sebagai dapat dipercaya.

(b) Pengimporan setiap hewan memamah biak atau babi atau setiap daging segar (dingin atau beku) yang berasal dari ruminansia atau babi yang berasal dari setiap wilayah dimana sampar hewan atau PMK ada, sebagaimana ditentukan dalam ayat (a) bagian ini, atau yang memasuki suatu pelabuhan atau sebaliknya melintasi suatu wiayah dalam mana sampar hewan atau PMK ada, adalah dilarang

94.2 Produk-poduk segar (dingin atau beku) (selain dari daging), dan susu dan produk-produk susu dari ruminansia dan babi.

(a) Pengimporan produk-produk segar (dingin tau beku)(selain dari daging dan susu dan produk-produk susu) yang didapat dari ruminansia atau babi yang berasal dari, dikapalkan dari, atau melintasi setiap wilayah ditentukan dalam §94.1(a) sebagai suatu wilayah yang terinfeksi dengan sampar hewan atau PMK dilarang, kecuali sebagaimana ditentukan dalam §94.3 dan bagian 95 dan 96 dari bab ini.

(b) Pengimporan susu dan produk-produk susu dari ruminansia atau babi yang berasal dari, dikapalkan dari, atau melintasi setiap wilayah yang ditentukan dalam §94.1(a) sebagai terinfeksi sampar hewan atau PMK dilarang kecuali sebagaimana ditentukan dalam §94.16.

Sebagaimana bahasa yang digunakan di atas mengindikasikan, the Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) memelihara suatu daftar wilayah-wilayah yang ia telah mendeklarasikan sebagai bebas PMK. Impor ke AS atas hewan dan produk dari hewan yang mudah terjangkit PMK dari wilayah tidak termasuk dalam daftar itu dilarang.

Tak pelak lagi, produk-produk tertentu yang berasal dari wilayah tertentu yang tidak muncul dalam daftar tersebut (yaitu wilayah yang  APHIS belum mendeklarasikan sebagai bebas PMKdapat memenuhi syarat untuk impor ke wilyah AS dengan ketentuan bahwa mereka memenuhi protocol kesehatan hewan yang disetujui APHIS dan ditentukan dalam bagian 9 CFR 94. Daging sapi segar (dingin atau beku) Argentina diimpor sesuai dengan ketentuan itu (9 CFR 94 terdahulu.) antara tahun 1997 dan 2001. Pada tahun 2001, sebagai tanggapan atas merebaknya wabah PMK di Argentina, 9 CFR 94.21 dibatalkan dan produk-produk Argentina dibuat tunduk pada larangan menurut 9 CFR 94.1(b).

Pada waktu pembentukan Panel, hanya Uruguay yang terdaftar dalam kategori ini, dan diijinkan mengekspor daging sapi segar (dingin atau beku) ke AS di bawah protocol yang terdapat dalam 9 CFR 94.22.

1.1.2 APHIS’ 2001 Interim and Final Rules amending 9 CFR 94

Argentina mengalami wabah PMK berulang antara Juli 2000 dan Januari 2002. Pada Maret 2001 Argentina menangguhkan ekspor daging sapi segar (dingin atau beku) ke AS. Sesudahnya APHIS menerbitkan: (a) suatu Interim Rule yang diterbitkan dalam Federal Register pada 4 Juni 2001 dan (b)  Final Rule yang diterbitkan dalam Federal Register pada  11 Desember 2001. Dalam kasus ini interim dan final rule disebut sebagi Regulasi 2001. Akibat dari Interim Rule adalah mengubah 9 CFR 94 untuk melarang pengimporan daging sapi segar (dingin atau beku) dari Argentina dengan meniadakan 9 CFR 94.21 (yang sebagaimana disebutkan di atas mengijinkan impor).  Amandemen ini dipelihara tanpa perubahan dalam Final Rule. Jadi sebagai akibat dari pengesahan Regulasi 2001, larnagan-larangan menurut 9 CFR 94.1(b), yang berlaku sebelum 1997, kembali menjadi berlaku pada hewan-hewan dan produk-produk hewan yang mudah terjangkit PMK dari Argentina

Dari tahun 2001 sampai tanggal Pembentukan Panel, APHIS tidak menerbitkan aturan lebih lanjut yang berdampak pada impor dging sapi segar dari Argentina, atau pada hewan-hewan dan produk-produk hewan dari wiayah Patagonia. Dengan kata lain versi CFR yang berlaku pada tanggal pembentukan Panel merefleksikan amandemen-amandemen yang dibuat sebagai hasil dari Regulasi 2001.

1.2 Keterlambatan yang tidak semestinya yang dilakukan AS dalam penerapan prosedur-prosedur yang ditentukan dalam 9 CFR 92.2 pada permohonan Argentina untuk impor daging sapi segar (dingin atau beku) dari Argentina Utara dan untuk pengakuan Patagonia sebagai wilayah bebas Penyakit

Prosedur persetujuan APHIS yang ditentukan dalam 9 CFR 92.2, berjudul  “Requests for recognition of a region or for approval to export animals or animal products …”, menentukan ketentuan-ketentuan menurut mana suatu wilayah atau Negara dapat diakui sebagai bebas PMK atau suatu otorisasi untuk mengimpor produk-produk hewan yang mudah terserang PMK dapat diberikan. Prosedur dalam 9 CFR 92.2 adalah satusatunya prosedur yang memungkinkan pemohon untuk memperoleh persetujuan impor untuk keperluan PMK, apakah untuk suatu wilayah yang diakui oleh APHIS sebagai bebas PMK atau untuk komoditinya sendiri (misalnya daging sapi) dari suatu Negara atau wilayah.

Prosedur ini dimulai ketika suatu Negara mengajukan permohonan pada  APHIS untuk pengakuan atas seluruh wilayahnya , atau suatu silayah, sebagai zona bebas PMK (“regionalization request”). 9 CFR 92.1 mendefinisikan wilyah (region) sebagai “[a]ny defined geographic land region identifiable by geological, political or surveyed boundaries”.

Sebagai demikian, suatu wilayah untuk keperluan prosedur persetujuan APHIS dapat terdiri atas: (a) suatu entitas nasional keseuruhan (suatu Negara); (b) “bagian dari suatu Negara (zona, county, department, municipality, parish, Province, State, etc.)”; (c) “bagian dari beberapa Negara yang berada pada suatuwilayah; atau  (d) suatu kelompok Negara-negara yang digabung dalam suatu wilayah.

Proses permohonan mewajibkan Negara pemohon menyediakan informasi mengenai sebelas faktor berikut:

(1) Wewenangm organisasi dan infrastruktur dari organisasi jasa veteriner dalam wilayah itu;

(2) Status Penyakit—dalam hal ini apakah agen penyakit yang dibatasi diketahui ada di wilayah itu? Jika “ya” pada prevalensi apa? Jika “tidak”, kapan diagnose terakhir?

(3) Status dari wilayah-wilayah yang berdekatan berkenaan dengan agen;

(4) Sejauh mana suatu program pengawasan penyakit aktif, jika ada, jika agen diketahui ada di wilayah itu;

(5) Status vaksinasi di wilayah itu. Kapan vaksinasi terakhir? Apa jangkauan vaksinai jika sedang dilakukan, dan vaksin apa yang digunakan?

(6) Tingkatan pada mana wilayah dipisahkan dari wilayah-wilayah resiko yang lebih tinggi melalui hambatan-hambatan fisik atau yang lain;

(7) Sejauhmana perpindahan hewan dan produk-produk hewan diawasi dari wilayah resiko yang lebih tinggi dan tingkat biosecurity mengenai perpindahan itu;

(8) demografi ternak dan praktek-praktek pemasaran di wilayah itu;

(9) Tipe dan jangkauan pembasmian penyakit di wilayah itu—sebagai contoh ., apakah passif dan/atau aktif; bagaimana kuantitas dan kualitas pensampelan dan pengujian?

(10) Kapabilitas Laboratorium Diagnostik;

(11) Kebijakan-kebijakan dan infrastruktur untuk pengawasn penyakit di wilayah itu—dalam hal ini, kapasitas tanggap darurat.

Setelah suatu permohonan didaftarkan, APHIS mengevaluasi kemungkinan masuk, pembentukan, dan penyebaran penyakit. Sebagai bagian dari evaluasi itu, APHIS meminta Negara pemohon untuk menyediakan informasi ilmiah secara detail sebagaimana perlu, dan secara tipikal melakukan satu atau beberapa kunjungan ke wilayah itu yang dicakup dalam permohonan regionalisasi. Atas penyelesaian evaluasinya, APHIS menyampaikan evaluasi dan hasil-hasilnya pada Negara pemohon dan pihak-pihak yang potensial terena dampak dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dengan menerbitkan suatu dokumen rancangan regulasi dalam Federal Register.Semua pihak yang potensial terkena dampak dan yang berkepentingan diundang untuk menanggapi dan menympaikan komentar-komentar atas dokumen rancangan regulasi. Setelh jangka waktu untuk mengomentari berkhir, APHIS mengumpulkan semua komentar dan mememeriksanya dan mempersiapkan tanggapan. Ia meninjau ulang dokumen rancangan regulasi sesuai dengan komentar-komentar dan melakukan revisi sebagaimana layak.

Sebagai langkah terakhir dari proses itu, APHIS menerbitkan keputusan regulasi akhir mengenai regionalisasi dalam Federal Register AS. Keputusan akhir menentukan persyaratan-persyaratan pada mana impor diijinkan untuk memenuhi tingkat perlindungan yang layak AS( the appropriate level of protection (ALOP) of the United States). Negara atau wilayah yang diakui sebagai wilayah bebas PMK lalu ditambahkan dalam daftar yang dipertimbangkan sebagai wilayah bebas PMK menurut 9 CFR 94.1(a)(1) dan oleh karenanya diizinkan untuk impor. Wilyah-wilayah tertentu yang terdaftar dalam 94.1(a)(1) tentu tunduk pada protocol-protokol tambahan yang diatur dalam 94.11jika mereka (1) menambah suplay daging nasional melalui pengimporan daging ruminansia atau babi yng segar dingin atau beku dari Negara lain yang tidak ditunjuk sebagai bebas PMK; atau (2) mereka mempunyai batas bersama dengan negara lain yang tidak disebut sebagai bebas PMK; atau (3)mereka mengimpor ruminansia atau babi dari Negara-negara/wilayah yang tidak disebut sebagai bebas PMK.

Argentina tidak mempersoalkan prosedur persetujuan APHIS menurut 9 CFR 92.2 sebagaimana adanya. Argentina mempersoalkan dugaan keterlambatan yang tidak semestinya dalam penerapan prosedur persetujuan pada permohonannya untuk mendapatkan ijin impor daging sapi segar (dingin atau beku) dari Argentina Utara dan untuk penngakuan Patagonia sebagai bebas PMK. Argentina mengajuka permohonan impor daging sapi segar (dingin atau beku) pada November 2002. Ia mengajukan permohonan pengakuan bagian Patagonia Selatan  sebagai bebas PMK dalam pengertian dari 9 CFR 94.1(a) pada Augustus 2003. Pada Desember 2008, Argentina memperluas permohonannya untuk pengakuan Patagonia sebagai bebas PMK pada Patagonia Utara B. Sampai dengan tanggal pembentukan Panel dalam kasus ini pada 28 Janitahuan Penentuan dalam proses persetujuannya.

1.3 Section 737 of the 2009 Omnibus Appropriations Act

Sebagai bagian dari dalil-dalilnya mengenai dugaan keterlambatan yang tidak semestinya dalam proses persetujuan oleh APHIS sebagaimana disebutkan di atas, Argentina juga mengemukakan persoalan mengenai Section 737 dari 2009 Omnibus Appropriations Act yang disahkan oleh Kongres AS pada 10 Maret 2009.

Section 737 dalam bagian yang relevan berbunyi:

Tidak ada anggaran dibuat tersedia oleh Undang-undang ini yang dapat digunakan untuk membayar gaji atau biaya-biaya dari setiap individu untuk melakukan setiap aktivitas yang akan memungkinkan pengimporan ke AS setiap ruminansia atau babi atau setiap daging segar (dingin atau beku) atau produk dari setiap ruminansia atau babi, yang lahir, tumbuh dan dipotong di Argentina: Dengan ketentuan Bahwa bagian ini harus tidak mencegah Menteri Pertanian dari melakukan semua aktivitas yang perlu untuk meninjau kembali proposal ini dan menerbitkan laporan atas temuan-temuan pada Committees on Appropriations of the House and Senate: Dengan ketentuan lebih lanjut, Bahwa bagian ini harus hanya mempunyai akibat sampai Menteri Pertanian telah meninjau ulang aspek-aspek kesehatan hewan domestic atas proposal yang ditunda untuk mengijinkan pengimporan produk-produk demikian ke AS dan harus menerbitkan suatu laporan pada Committees mengenai temuan-temuan atas peninjauan ulang itu.

  1. Produk-produk yang menjadi persoalan

9 CFR 94 berlaku pada ruminansia dan babi dan produk-produk yang berasal dari ruminansia dan babi seperti: (i) daging segar (dingin atau beku); (ii) susu; (iii) produk-produk susu; dan (iv) produk-produk segar (dingin atau beku) selain dari daging, susu, produk-produk susu. Produk yang relevan pada klaim Argentina untuk Argentina bagian utara adalah daging sapi segar (dingin atau beku). Produk-produk yang relevan untuk klaim Argentina menyangkut wilayah Patagonia adalah daging sapi segar (dingin atau beku), produk-produk lain dari ruminansia dan babi, sebagaimana juga hewan hidup untuk ruminansia dan babi.

  1. Permintaan para Pihak untuk membuat temuan dan rekomendasi

3.1. Argentina mendalilkan bahwa aturan-aturan yang menjadi persoalan adalam aturan SPS yang dikover oleh Pasal 1.1 dan Lampiran A(1)(a).

3.2. Argentina meminta Panel untuk menemukan bahwa penerapan larangan-larangan yang terdapat dalam 9 CFR 94.1(b) dan Regulasi 2001 pada pengimporan daging sapi segar (dingin atau beku) dari Argentina::

 bertentangan dengan kewajiban-kewajiban AS di bawah Pasal-pasal 1.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3,5.1, 5.2, 5.4, 5.6, dan 10.1 Perjanjian SPS;

 bertentangan dengan kewajiban-kewajiban AS di bawah Pasal I:1 dan XI:1 GATT 1994.

3.3. Argentina meminta Panel agar, sejauh Panel menemukan bahwa penerapan larangan-larangan yang terdapat dalam 9 CFR 94.1(b) pada pengimporan daging segar (dingin atau beku) Argentina adalah bertentangan dengan setiap ketentuan dalam Perjanjian yang dikover, ia juga menentukan bahwa Regulasi 2001 adalah, karena implikasi, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang sama karena mereka menambatkan suatu hubungan instrumental dengan larangan-larangan di bawah 9 CFR 94.1(b).

3.4. Argentina lebih jauh meminta Panel agar Panel menemukan bahwa penerapan atas larangan-larangan yang terdapat dalam 9 CFR 94 pada pengimporan hewan, daging dan produk-produk hewan lain dari wilayah Patagonia:

 adalah bertentangan dengan kewajiban-kewajiban AS di bawah Pasal-pasal 1.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 5.1, 5.2, 5.4, 5.6, 6.1, 6.2, dan 10.1 Perjanjian SPS;

 bertentangan dengan kewajiban-kewajiban AS di bawah Pasal-pasal I:1 dan XI:1 GATT 1994.

3.5. Argentina meminta Panel untuk menemukan bahwa penerapan oleh  AS atas prosedur persetujuan yang diatur secara detail dalam 9 CFR 92.2 pada impor atas daging sapi segar (dingin atau beku) dari Argentina tidak dilaksanakan dan tidak diselesaikan tanpa keterlambatan yang tidak semestinya dan oleh karenanya tidak sesuai dengan kewajiban-kewajiban AS di bawah Pasal 8 dalam hubungan dengan Lampiran C(1)(a) Perjanjian SPS. Argentina lebih jauh meminta Panel untuk menemukan bahwa proses persetujuan yang demikian bertentangan dengan Pasal 8 dalam hubungan dengan Lampiran C(1)(b) Perjanjian SPS karena AS: (i) tidak menerbitkan periode pemrosesan standar atas masing-masing prosedur dan juga tidak mengkomunikasikan pemrosesan yang diantisipasi pada Argentina atas permintaan; (ii) tidak mengirimkan sesegera mungkin hasil-hasil dari prosedur dalam suatu cara yang tepat dan lengkap pada Argentina sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan jika perlu; dan (iii) tidak menginformasikan Argentina, atas permintaan, atas tahapan prosedur, yang menjelaskan setiap keterlambatan.

3.6. Argentina meminta Panel untuk menemukan bahwa penerapan AS atas prosedur persetujuan yang diatur secara detail dalam 9 CFR 92.2 pada permintaan untuk mengakui wilayah Patagonia sebagai bebas PMK tidk dilaksanakan dan tidak diselesaikan tanpa keterlambatan yang tidak semestinya dan oleh karenanya bertentangan dengan kewajiban-kewajiban AS di bawah Pasal 8 dalam hubungan dengan Lampiran C(1)(a) Perjanjian SPS. Argentina lebih jauh meminta Panel untuk menemukan bahwa proses persetujuan yang demikian bertentangan dengan Pasal 8 dalam hubungan dengan Lampiran C(1)(b) Perjanjian SPS karena AS: (i) tidak menerbitkan periode pemrosesan standar atas masing-masing prosedur dan juga tidak mengkomunikasikan pemrosesan yang diantisipasi pada Argentina atas permintaan; (ii) tidak mengirimkan sesegera mungkin hasil-hasil dari prosedur dalam suatu cara yang tepat dan lengkap pada Argentina sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan jika perlu; dan (iii) tidak menginformasikan Argentina, atas permintaan, atas tahapan prosedur, yang menjelaskan setiap keterlambatan.

3.7. Terakhir, Argentina meminta Panel untuk menemukan bahwa Section 737 of the 2009 Omnibus Appropriations Act menyumbang pada keterlambatan yang tidak semestinya yang dilakukan AS dalam persetujuan permohonan Argentina dengan secara efektif memblok setiap perkembangan pada permohonannya kepada APHIS dan menggangg penyelesaian proses persetujuan atas dua permohonan Argentina yang tertunda, secara bertentangan dengan Pasal 8 dan Lampiran C(1)(a) Perjanjian SPS.

3.8. Sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, Argentina meminta, sesuai Pasal 19.1 DSU, bahwa Panel merekomendasikan agar AS membawa aturan-aturannya pada kesesuaian dengan kewajiban-kewajiban WTO-nya.

3.9. AS meminta Panel menolak klaim-klaim Argentina dalam kasus ini pada keseluruhannya.

  1. Kesimpulan-kesimpulan dan Rekomendasi Panel

Saya mengikuti penomoran sesuai dengan Panel Report

8.1. Sebagaimana diuraikan dalam detail yang lebih luas dalam pertimbangan-pertimbangannya, Panel menemukan berkenaan dengan klaim yang dikemukakan oleh Argentina menurut Perjanjian SPS bahwa:

Aturan-aturan AS (9 CFR 94.1, sebagaimana diubah dengan Regulasi 2001, penerapan dari 9 CFR 92.2 pada permohonan Argentina untuk ijin mengimpor daging sapi segar (dingin atau beku) dari Argentina Utara, dan hewan-hewan dan produk hewan yang mudah terjangkit PMK dari Patagonia, dan Section 737) adalah aturan-aturan SPS yang tunduk pada disiplin-disiplin Perjanjian SPS

Berkenaan dengan Pasal 8 dan Lampiran C (1) Panel menemukan bahwa:

  1. Penerapan disiplin-disiplin dari 9 CFR 92.2 pada permohonan Argentina untuk ijin mengimpor daging sapi segar (dingin atau beku) dari Argentina Utara dan untuk pengakuan Patagonia sebagai bebas PMK berada dalam lingkup Pasal 8 dan Lampiran C(1) Perjanjian SPS.
  2. Bahwa AS telah tidak melaksanakan dan menyelesaikan prosedur untuk memeriksa permohonan Argentina untuk impor daging sapi segar (dingin atau beku) dari Argentina Utara tanpa keterlambatan yang tidak semestinya dan telah oleh karenanya bertindak menurut cara yang bertentangan dengan Pasal 8 dan Lampiran C(1)(a) Perjanjian SPS.
  3. Bahwa AS telah tidak melaksanakan dan menyelesaikan pemeriksaan atas permohonan Argentina untuk pengakuan Patagonia sebagai bebas PMK tanpa keterlambatan yang tidak semestinyadan ia oleh karenanya telah bertindak secara bertentangan dengan Pasal 8 dan Lampiran C(1)(a) Perjanjian SPS.
  4. Klaim Argentina menurut Pasal Article 8 dan persyaratan-persyaratan pertama dan ketiga Lampiran C(1)(b) adalah diluar kerangka Acuan (Terms of Reference ) Panel.
  5. Karena gagal menginformasikan kepada Argentina, atas permintaan, atas tahapan proses pemeriksaan oleh APHIS atau menjelaskan keterlambatan yang dialami dengan prosedur-prosedur yang demikian, AS bertindak secara bertentangan dengan Pasal 8 dan persyaratan kelima dari Lampiran C(1)(b).
  6. Panel menemukan bahwa 9 CFR 94.1, sebagaimana diubah dengan regulasi 2001, tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang relevan dari Terrestrial Code dan oleh karenanya adalah bertentangan dengan Pasal 3.1 Perjanjian SPS
  7. Panel menemukan bahwa AS tidak berupaya mendapatkan informasi tambahan juga tidak meninjau ulang aturan-aturannya dalam jangka waktu yang layak. Oleh karenanya, Panel menemukan bahwa aturan-aturan tidak berada di bawah lingkup dari Pasal dan pengecualian yang dikualifikasi pada kewajiban-kewajiban dalam Pasal-pasal 5.1, 5.2 dan 2.2 tidak tersedia bagi AS.

Berkenaan dengan Pasal-pasal 5.1, 5.2, dan 2.2 Panel menemukan bahwa:

  1. The June 2001 Interim Rule adalah suatu penilaian resiko “yang layak pada keadaan-keadaan” dalam pengertian dari Pasal-pasal 5.1, 5.2, 5.3 dan Lampiran A(4). Panel juga menemukan bahwa pada waktu aturan disahkan pada tahun 2001 mereka didasarkan pada penilaian resiko. Oleh karenanya pada waktu aturan disahkan mereka sesuai dengan Pasal-pasal 5.1 dan 5.2.
  2. Panel juga menemukan bahwa bukti ilmiah mewajibkan peninjauan ulang atau penilaian resiko baru, yang AS telah tidak menyelesaikan sampai dengan tanggal pembentukan Panel. Oleh karenanya, Panel menemukan bahwa aturan tidak dipelihara berdasar pada penilaian resiko sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 5.1 Perjanjian SPS.
  3. Kegagalan yang demikian tidak dapat dibenarkan oleh fakta bahwa proses penilaian resiko sedang berlangsung karena AS bertindak secara bertentangan dengan Pasal 8 dan Lampiran C(1)(a) dalam melakukan penilaian resiko yang proses mengalami keterlambatan yang tidak perlu. Oleh karenanya, pemeliharaan aturan adalah bertentangan dengan Pasal 5.1.
  4. Setelah menemukan bahwa tidak ada penilaian resiko, Panel menemukan tidak ada dasar untuk melanjutkan suatu analisis menurut Pasal 5.2.

Sebagai konsekwensi atas pelanggaran pada Pasal 5.1, Panel menemukan bahwa aturan-aturan AS juga bertentangan dengan Pasal 2.2.

Panel menyimpulkan bahwa Pasal 5.4 tidak mengenakan sutu kewajiban yang positif pada para Anggota WTO. Bahkan jika mengasumsikan secara berargumentasi bahwa Argentina dapat mengklaim di bawah Pasal 5.4, Panel menemukan bahwa ia tidak telah membuat kasus pertentangan secara tak terbantahkan.

Berkenaan dengan Pasal 5.6 Panel menemukan bahwa:

  1. Larangan-larangan AS pada impor atas daging sapi segar (dingin atau beku) dari Argentina Utara adalah lebih menghambat perdagangan dari yang diperlukan untuk mencapai tingkat perlindungan yang layak (ALOP) AS, dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 5.6.
  2. Larangan-larangan AS atas impor atas hewan-hewan dan produk-produk hewan yang mudah terjangkit PMK dari Patagonia adalah lebih menglukan untuk mencapai tingkt perlindungan yang layak (ALOP) AS, dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 5.6.

Berkenaan dengan Pasal 2.3 Panel menemukan bahwa:

  1. Karena mengijinkan impor atas daging sapi segar (dingin atau beku) dari Uruguay di bawah protocol yang ditentukan dalam 9 CFR 94.22, sambil melarang impor produk yang sama dari Argentina Utara AS secara sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan mendiskriminasi antara para Anggota dimana kondisi-kondisi yang identik atau serupa tampak, secara bertentangan dengan Pasal 2.3.
  2. Panel menjalankan ekonomi judicial atas klaim Argentina bahwa, dengan melaksanakan analisi resiko dan menerbitkan penentuan yang positif untuk Uruguai dalam jangka waktu yang layak sementara memelihara larangan-larangannya pada impor dari Argntina Utara tanpa penilaian resiko sejak 2001, AS mendiskriminasi antara dua wilayah dalam pengertian akses pada proses regulatoris APHIS.
  3. Karena mengakui Santa Catarina dan Chili sebagai bebas PMK dalam pengertian dari 9 CFR 94.1(a) dan mengijinkan impor atas hewan-hewan dan produk-produk hewan yang mudah terjangkit PMK darinya di bawah 9 CFR 94.11, sementara melarang impor atas produk-produk yang sama dari Patagonia AS secara sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan mendiskriminasi antara para anggota dimana kondisi-konsdisi yang identik atau serupa tampak, secara bertentangan dengan Pasal 2.3.
  4. Panel menjalankan ekonomi judicial atas klaim Argentina bahwa dengan melakukan suatu analisa resiko dan menerbitkan penentuan yang positif untuk Santa Catarina dalam jangka waktu yang layak sementara memelihara larangan-larangan impor dari Patagonia tanpa suatu penilaian resiko sejak 2001 AS mendiskriminasi antara dua wilayah dalam pengertian akses pada proses regulatoris APHIS.
  5. Argentina gagal menunjukkan bahwa aturan-aturan AS secara sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan mendiskriminasi antara, disatu sisi Argentina Utara dan Patagonia dan, disisi lain, Jepang dan Inggris.

Berkenaan dengan Pasal 6 Panel menemukan bahwa:

  1. Karena gagal menyesuaikan aturan-aturannya pada karakterisitik kesehatan Patagonia AS bertindak secara bertentangan dengan Pasal 6.1.
  2. Panel menjalankan ekonomi judicial atas kalim Argentin bahwa karena gagal mengakui konsep wilayah bebas PMK atau wilayah dengan prevalensi penyakit rendah, AS bertindak secara bertentangan dengan Pasal 6.2.

Argentina telah tidak menetapkan bahwa AS bertindak secara bertentangan dengan Pasal 10.1 karena gagal memperhatikan kepentingan khusus Argentina.

Setelah menemukan bahwa AS bertindak secara bertentangan dengan Pasal 8 dan Lampiran C(1)(a) dan (b), dan Pasal-pasal 5.1, 2.2, 5.6, 2.3, 6.1, dan 1.1 Perjanjian SPS, Panel menemukan bahwa AS telah bertindak secara bertentangan juga dengan Pasal 3.3.

setelah menemukan bahwa 9 CFR 94.1, sebagaimana diubah oleh Regulasi 2001, bertentangan dengan Pasal-pasal 3.1, 3.3, 5.1, 2.2, 5.6, 2.3, dan 6.1 Perjanjian SPS, Panel menemukan bahwa ia juga bertentangan dengan Pasal 1.1 Perjanjian SPS.

8.2. Berkenaan dengan klaim Argentina di bawah GATT 1994, Panel mencatat bahwa ia baru saja menemukan bahwa aturan-aturan AS bertentangan dengan Pasal-pasal 1.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 5.1, 5.6, 6.1, 8 dan Lampiran C(1)(a) dan (b) Perjanjian SPS. Oleh karenanya, Panel menjalankan ekonomi judicial atas klaim Argentina di bahwa Pasal I:1 dan XI:1 GATT 1994 dan pembelaan AS di bawah Pasal XX(b) GATT 1994.

8.3. di bawah Pasal 3.8 DSU, dalam kasus dimana terdapat pelanggaran atas kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Perjanjian yang dikover, tindakan itu dipertimbangkan sebagai tak terbantahkan menandakan suatu kasus penghapusan atau pengurangan manfaat-manfaat di bawah perjanjian itu. Oleh karenanya, Panel menyimpulkan bahwa sejauh AS telah bertindak secara bertentangan dengan ketentuan-ketentuan khusus dari Perjanjian SPS, Ia telah menghapuskan atau mengurangi manfaat-manfaat yang diberikan pada Argentina di bawah perjanjian itu.

8.4. Sesuai dengan Pasal 19.1 DSU, setelah menemukan bahwa AS bertindak secara bertentangan dengan kewajiban-kewajibannya menurut Pasal 1.1, 2.2, 2.3 3.1, 3.3, 5.1, 5.6, 6.1, 8 dan Lampiran C(1)(a) dan (b) Perjanjian SPS, Panel merekomendasikan agar DSB meminta AS membawa aturan-aturannya pada kesesuaian dengan kewajiban-kewajibannya di bawah Perjanjian SPS.

_______________

2.1 The relevant disease: Foot-and-mouth disease (FMD)

2.1. Foot-and-mouth disease (FMD) is a highly contagious viral disease that primarily affects cloven (divided)-hoofed livestock and wildlife. Although adult animals generally recover, the morbidity rate is very high in non-vaccinated populations, and significant pain and distress occur in some species. High mortality rates can be observed in non-vaccinated young animals. Complications or other pathological conditions resulting from FMD may include decreased milk yield, permanent hoof damage and chronic mastitis (inflammation of mammary glands and udders). Although FMD was once found worldwide, it has been eradicated from some regions including North America and most of Europe. Where it is endemic, this disease is a major constraint to the international livestock trade. Unless strict precautions are followed, FMD can be readily re-introduced into disease-free livestock. Once this occurs, the disease can spread rapidly through a region, particularly if detection is delayed.

2.2. The FMD virus survives in living tissue and in the breath, saliva, urine, and other excretions of infected animals. It can also survive in contaminated materials and the environment for several months under certain conditions. In cattle, the incubation period varies from two to fourteen days, depending on the dose of the virus and route of infection. FMD can spread when infected animals bring the virus into physical contact with susceptible animals (i.e. cloven (divided) hoofed animals).

2.3. The virus has a variety of potential pathways for disease transmission including transmission through beef, offal, and hides derived from infected animals. Given the virulence and the potential rapid spread of the disease, and the significant direct and indirect costs associated with eradication of an outbreak, most countries that have eradicated the disease impose strict sanitary measures on imports of animal products. Countries that are not FMD-free are usually limited in international markets to sales to other markets that are also not FMD-free or, in some cases, to exports of specific types of meat products (for example, processed meat). These restrictions thus create a segmented market in which products from countries that are FMD-free sell at a premium (10 to 50 per cent) over products that do not have this designation.

2.4. One of the tools countries or regions use to move towards eradication of the disease is to vaccinate cattle and other susceptible animals against FMD.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s