Artikel

Revisi Perka BPOM 1 tahun 2017

No. Ref.: 0010/C/PS/III/2017                                                                                    Jakarta,    10 Maret  2017

Kepada Yth.

Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Ibu Penny K. Lukito

Di

Jakarta

 

Perihal: Usulan perubahan terhadap Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 1 tahun 2017 karena diduga ada ketidakhati-hatian  dalam penyusunan redaksional

Dengan hormat,

Semoga Ibu Kepala BPOM beserta seluruh jajarannya berada dan akan selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan dalam bidang pengawasan obat dan makanan sesuai peraturan perundang-undangan yang relevan.

Saya, Paustinus Siburian, SH., MH. Seorang advokat dan konsultah hak kekayaan intelektual dan pengelola blog Sanitary dan Phytosanitary di www.inasps.wordpress.com dengan ini menyampaikan usulan perubahan (amandemen) terhadap  PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN ORGANIK tertanggal 30 Januari 2017 dan diundangkan 7 Februari 2017, yang saya akses dari situs web BPOM pada 4 Maret 2017. Usulan ini saya sampaikan mengingat adanya kekeliruan secara redaksional dalam Pasal 2, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 Peraturan tersebut. Disamping itu, judul Peraturan ini tidak sesuai dengan substansi peraturan itu sendiri. Berikut saya berikan uraiannya:

  1. Menyangkut Pasal 2

Pasal 2

Setiap orang yang memproduksi atau mengimpor Pangan Olahan untuk diedarkan di wilayah Indonesia dan menyatakan bahwa Pangan Olahan Organik tersebut bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut.

Mengingat dalam Pasal 1 dibedakan antara Pangan Olahan (angka 2) dan Pangan Olahan Organik (angka 3) maka sesudah kata “mengimpor” harusnya yang muncul adalah “Pangan Olahan Organik”. Karena sesudah kata “mengimpor” digunakan istilah “Pangan Olahan” sementara sesudah kata “bahwa” digunakan istilah “Pangan Olahan Organik” yang diikuti dengan kata tersebut maka sangatlah tidak padu.  Sehubungan dengan itu diantara “…..bahwa” dan “Pangan Olahan Organik….” sebaiknya disisipkan “Pangan Olahan” dan kata “tersebut” ditempatkan sesudah kata “Pangan Olahan” dan ditambah dengan kata “adalah” sehingga Pasal 2 menjadi berbunyi:

Pasal 2

Setiap orang yang memproduksi atau mengimpor Pangan Olahan untuk diedarkan dan diperdagangkan  di wilayah Indonesia dan menyatakan bahwa Pangan Olahan tersebut adalah Pangan Olahan Organik bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut.

Atau mengadopsi kembali dari Pasal 2 PERKA HK.00.06.52.0100 tahun 2008 yang berbunyi:

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut adalah pangan olahan organik bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut.

  1. Menyangkut Pasal 8 ayat (1)

Pasal 8

(1) Pangan Olahan yang telah memenuhi persyaratan Pangan Olahan Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 serta menyatakan informasi Organik wajib mencantumkan tulisan “Organik” dan Logo Organik Indonesia pada Label dan Iklan.

(2) ………..

Ketentuan ini saya pikir ada yang tidak benar “…serta menyatakan informasi organik wajib mencantumkan tulisan “Organik” dan Logo Organik Indonesia pada Label dan Iklan.” Anak kalimat tersebut tidak memberikan makna dan malah menimbulkan kerancuan mengenai apa sesungguhnya yang dimaksudkannya. Pembacaan saya terhadap “menyatakan informasi organik” adalah merujuk pada Pasal 2 Peraturan ini. Saya menduga  “menyatakan informasi organik” , dalam istilah yang digunakan oleh Codex Alimentarius Commission dalam Guidelines for the Production, Processing, Labelling and Marketing of Organically Produced Foods (GL 32 – 1999) adalah klaim sebagai pangan (olahan) organik.  Oleh karenanya saya menyarankan untuk diamandir menjadi: “… dan dinyatakan sebagai Pangan Olahan Organik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib mencantumkan informasi Organik berupa  tulisan “Organik” dan Logo Organik Indonesia pada Kemasan, Label dan Iklan.”

Perubahan atas Pasal 8 ayat (1)  yang saya usulkan selengkapnya menjadi berbunyi:

Pasal 8 ayat (1)

(1) Pangan Olahan yang telah memenuhi persyaratan Pangan Olahan Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 dan dinyatakan sebagai Pangan Olahan Organik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib mencantumkan informasi Organik berupa  tulisan “Organik” dan Logo Organik Indonesia pada Kemasan, Label dan Iklan.

Ketentuan “wajib” menggunakan informasi ini lebih keren dibanding dalam Pasal 10 ayat (1) PERKA NOMOR: HK.00.06.52.0100 tahun 2008 tersebut yang menyebut kata “dapat”. Namun untuk menghindari kerancuaan mengenai yang mana logo organik, baik juga mengikuti Pasal 10 ayat (2) PERKA NOMOR: HK.00.06.52.0100 tahun 2008 yang langsung mencantumkan dalam peraturan logo organik tersebut.

  1. Menyangkut Pasal 10

Pasal 10

Pangan Olahan Organik yang telah beredar wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan ini paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Peraturan Kepala Badan ini diundangkan.

Saya pikir ketentuan ini tidak benar. Bagaimana caranya Pangan Olahan Organik yang telah beredar menyesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan ini? Saya memahami bahwa maksudnya adalah pelaku usaha yang harus menyesuaikan dengan aturan ini. Sayangnya pelaku usaha tidak ada disebut-sebut dalam Peraturan itu. Karena tidak adanya pelaku usaha tetapi “setiap orang” (lihat Pasal 2) disebut  maka rumusan yang saya sarankan adalah:

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini harus berlaku penuh dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Peraturan Kepala Badan ini diundangkan.

Atau

Pangan Olahan Organik yang beredar di wilayah Indonesia  harus memenuhi persyaratan-persyaratan dalam Peraturan Kepala Badan ini paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Peraturan Kepala Badan ini diundangkan.

Atau menghapus Pasal 10 dan menambahkan satu ayat dalam Pasal 12 seperti dalam Pasal 17 PERKA NOMOR: HK.00.06.52.0100 tahun 2008 dengan perubahan dari 6 bulan jadi 18 bulan.

  1. Menyangkut Judul yang tidak sesuai dengan substansi

Judul PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 ini adalah TENTANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN ORGANIK

Saya tidak melihat bagaimana tata cara pengawasannya diatur dalam Peraturan ini, siapa yang harus mengawasi, tata cara pengawasan, out put pengawasan dan lain-lain. Bahkan soal LSO juga tidak diatur dengan rinci. Lampiran Peraturan juga hanya memuat soal BTP dan Bahan Penolong. Melihat isi dari Peraturan ini, judulnya harusnya adalah persyaratan teknis peredaran Pangan Olahan Organik di Indonesia. Saya pikir ketentuan-ketentuannya perlu ditambah mengenai pengawasan jika judul harus tetap dipertahankan. Hal ini terjadi karena ketentuan seperti Pasal 14 dalam PERKA NOMOR: HK.00.06.52.0100 tahun 2008 tidak tertampung dalam PERKA No.1 tahun  2017.

Demikianlah usulan perubahan ini saya sampaikan sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Saya melihat ada beberapa hal lagi yang perlu diperbaiki dalam peraturan tersebut tetapi saya mencukupkan usulan saya atas empat hal tersebut di atas dengan maksud untuk tidak memonopoli usulan perubahannya. Saya pikir staf hukum di BPOM dapat menyempurnakannya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih tak berhingga. Surat ini diunggah di blog saya tersebut di atas dan pada akun media social saya pada tanggal surat ini. Jayalah Indonesia.

Hormat saya,

Paustinus Siburian, SH., MH.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s